Opiniindonesia.com – Wacana penghapusan pelajaran sejarah di SMK dan menjadi pilihan di SMA oleh Kemendikbud mengemuka. Tidak jelas apa yang menjadi motif dan argumennya. Hanya yang ramai di Medsos adalah kekhawatiran adanya upaya menghapus sejarah kelam PKI beserta pemberontakannya.
Setelah sejarah Islam di Madrasah juga terbuldozer oleh kebijakan Menteri Agama kini Mendikbud melakukan langkah yang serupa. Mengingat tidak adanya visi dan misi Menteri, maka kebijakan mendasar seperti ini tentu menjadi tanggungjawab Presiden.
Di tengah eskalasi penyusupan faham komunisme dan bangkitnya Neo PKI maka diskursus penghapusan pelajaran sejarah dalam program penyederhanaan kurikulum SLA, akan menjadi isu yang sensitif. Akhir-akhir ini penayangan film G 30 S PKI pun menjadi pro dan kontra.
Rezim Jokowi memang kurang peduli dengan kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan Neo PKI atau pengembangan Komunisme. Keresahan publik direspon dingin oleh Pemerintah.
Tidak ada sedikitpun “warning” bahaya atau ancaman Komunisme. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemimpin memang tidak sedang memikirkan rakyatnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
