Apakah setelah baliho dicopot tak ada pemasangan baliho-baliho yang lain? Sepertinya tidak. Kabarnya, mulai ada pemasangan baliho di gang-gang sempit. Alasannya, agar mobil panser Pangdam Jaya gak bisa masuk. Ada-ada aja. Emang beneran?
Kalau toh ada pemasangan baliho HRS, apalagi dalam jumlah besar, dipastikan itu aksi protes. Banyak pihak bertanya: apa salah baliho itu? Gak bayar pajak?
Apa baliho partpol itu bayar pajak? Apakah baliho calon kepala daerah itu bayar pajak? Apa baliho ormas itu bayar pajak? Iwan Setiawan, kepala dinas pelayanan pajak DKI menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bayar pajak untuk baliho non komersial.
Kenapa Pangdam Jaya yang copot? Apa itu bagian dari tupoksi TNI? Bukannya TNI itu bertugas untuk mengamankan negara dari ancaman luar?
Aksi pencopotan baliho oleh Pangdam Jaya menuai kritik bahkan kecaman banyak pihak. Beredar meme, karikatur, foto, video dan tulisan yang bernada kecaman dan kritik kepada Pangdam Jaya.
Dianggap berlebihan, lebay dan keluar dari tupoksinya. Fadli Zon, anggota komisi I DPR dari Gerindra mengusulkan agar Pangdam Jaya dicopot. Makin ramai!
Sebaliknya, publik memberikan empati, bahkan dukungan kepada HRS. Lagi-lagi, banyak pihak yang merasa ini bagian dari kedzaliman. Dan sudah jadi hukum sosial, setiap ada orang yang dipersepsikan terdzalimi, ia akan berlimpah empati.
