Opiniindonesia.com – Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020 berlangsung ketat antara kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden, dan Petahana dari Partai Republik, Donald Trump.
Sungguh unik melihat Petahana Presiden Trump akan mengajukan tuntutan hukum dan penghitungan suara ulang, seperti di Wisconsin dan Michigan.
Trump mempermasalahkan surat suara absen (absentee ballot) atau surat suara yang dikirim lewat pos oleh orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara.
Trump dan kuasa hukumnya mengkritik integritas proses pemungutan suara yang mencurigakan, mengingat Wisconsin dan Michigan menjadi pembalikan kekuatan Partai Demokrat atas Partai Republik.
Wilayah yang dulu di Pilpres 2016 menjadi basis suara Republik, ternyata berbalik dimenangkan Demokrat. Tak hanya itu, tim kampanye Donald Trump juga mengajukan gugatan di Nevada atas dugaan penipuan pemilih.
Fair Election
Ini berbeda dengan pelaksanaan Pilkada/Pemilu di Indonesia yang kontennya melulu di warnai temuan adanya ASN (Aparatur Sipil Negera) yang tidak netral karena mendukung petahana.
Temuan itu biasanya berlanjut pada persoalan tuntutan hukum terkait sengketa Pilkada/Pemilu di pengadilan. Di Indonesia, umumnya petahana yang selalu dituntut oleh kompetitornya karena melanggar aturan netralitas ASN atau terkait masalah penghitungan suara.
Di Pilpres AS 2020, justru petahana yang mengajukan gugatan hukum karena merasa ada kecurangan dalam proses demokrasi. Mustahil kita bisa membayangkan jika pemilu di Indonesia, petahana (Presiden) yang mengajukan tuntutan terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP karena temuan bukti kecurangan pihak lawan.
Baca Juga:
‘Fair Election‘ adalah spirit dan fondasi demokrasi – walaupun di AS, Presiden tidak dipilih langsung oleh para pemilih seperti di Indonesia (popular vote).
Di negeri Paman Sam, para kandidat presiden AS bertarung untuk memperebutkan suara elektoral yang mewakili masing-masing negara bagian di AS.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
