Jokowi dan Ilusi Pemberantasan Korupsi

PENDUKUNG JOKOWI ditangkap KPK lagi. Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, kemarin digelandang ke Kuningan karena diduga menerima suap senilai Rp550 juta. Sang Bupati ditangkap satu hari setelah dirinya mengikuti acara deklarasi mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam pemilihan presiden nanti.

Ditangkapnya Remigo semakin menambah catatan pendukung Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejumlah tokoh pendukung Jokowi sudah lebih dulu masuk bui KPK. Ada Bupati Malang Rendra Kresna, Wali Kota Pasuruan Setiyono, Bupati Bekasi Neneng Hasanah, dan lain sebagainya.

Janji Jokowi memberantas korupsi terganjal oleh lingkarannya sendiri. Bahkan, politikus Golkar yang saat ini sedang menjalani sidang kasus korupsi Bakamla, Fayakhun Andriadi, pernah menyebut keterlibatan keluarga Jokowi saat bersaksi di persidangan.

https://opiniindonesia.com/2018/11/14/pencitraan-ala-jokowi-sudah-tidak-efektif-lagi-mengapa/

Jika kita bedah kembali janji Jokowi dalam memberantas korupsi, banyak yang tidak terealisasi dan hanya sebatas ilusi. Baik dalam penguatan SDM lembaga hukum hingga keberpihakan secara anggaran. Tak percaya…? Ayo kita bedah pelan-pelan.

Jokowi pernah berjanji akan memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional hingga sepuluh kali lipat. Tapi faktanya itu tidak terbukti. Anggaran KPK pada tahun 2016 jumlahnya sebesar Rp 991 miliar. Sedangkan pada tahun 2017, anggaran KPK yang seharusnya ditambah malah dikurangi menjadi Rp 734 miliar. Boro-boro ditambah 10 kali lipat, yang ada dipotong hingga sekitar 20 persen.

Jokowi juga berjanji akan memberantas korupsi dengan menambah 1.000 penyidik baru. Tapi sampai sekarang itu semua hanya menjadi mimpi. Berdasarkan pengakuan Deputi Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK, Masagung Dewanto, jumlah penyidik KPK saat ini hanya sebanyak 50 hingga 60 personel saja. Padahal mereka harus menggarap setumpuk kasus korupsi.

Penguatan KPK hanya sebatas janji. Yang ada malah upaya pelemahan dan penggembosan KPK kian dirasakan. Kasus penganiayaan kepada Novel Baswedan menjadi satu bukti ketidakberdayaan negara dalam mengungkap dalang di balik itu semua.

Satu-satunya jasa Jokowi kepada KPK yang bisa kita lihat mungkin hanya meresmikan gedung baru KPK. Itu pun cuma meresmikan doang. Karena keputusan pembangunan gedung baru KPK terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Itu soal janji Jokowi kepada KPK. Sementara janji dalam penegakan supremasi hukum lainnya juga Jokowi inkari. Masih tak percaya…? Ayo kita bedah lagi.

Jokowi janji akan melakukan lelang jabatan untuk posisi strategis penegak hukum. Tapi itu semua tidak pernah dijalani. Lebih celakanya lagi, dia malah tunjuk Jaksa Agung dari orang partai. Lembaga yang seharusnya dijabat profesional atau pejabat karir, malah diisi petugas partai.

Efeknya bisa kita rasakan bersama. Tak sedikit kasus yang ditangani Kejaksaan Agung sangat kental nuansa politisnya. Bahkan tak sekali pula kita mendengar rumor, banyak kepala daerah yang tersandera kasus hukum dan memilih bergabung ke salah satu partai untuk berlindung.

Potret penegakan hukum di era Jokowi suram dan tidak sesuai janji. Kita butuh sosok pemimpin baru yang lebih berkomitmen dalam memberantas korupsi dan mengembalikan marwah supremasi hukum.

Prabowo adalah orang yang tepat. Dia pemimpin yang tidak memiliki cacat dan beban korupsi. Dia tidak pernah dikaitkan dengan kasus Bus Transjakarta karatan atau kasus korupsi lainnya. Dia tidak pernah memperkaya diri dari politik. Dan dia tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menjadi maling anggaran.

Fakta ini bisa dibuktikan dengan angka korupsi yang melibatkan politisi Gerindra sangat jauh lebih rendah bila dibandingkan partai lain. Prabowo juga selalu memerintahkan kadernya di DPR agar tidak melemahkan KPK. Itulah salah satu sebabnya kenapa Gerindra menolak Pansus KPK.

Satu hal lagi, sudah berulang kali Gerindra terpilih menjadi partai politik yang paling transparan. Hal ini diakui oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Informasi Publik (KIP). Bukan dari mulut Grace Natalie.

Ternyata persoalan yang menghinggapi negara saat ini bukan hanya tentang ekonomi yang morat-marit, lapangan kerja yang kian sulit dan utang yang terus melilit. Tetapi juga tentang potret penegakan hukum yang sederet janjinya hanya sebatas ilusi.

Kita butuh nahkoda baru yang membawa harapan baru ke arah yang lebih baik. Dan 2019 nanti, kita yakini harapan ini dapat terwujud menjadi kenyataan.

Sekian. (*)

[Oleh : Tb Ardi Januar. Penulis adalah politisi muda]

(*) Untuk membaca tulisan Tb Ardi Januar, silahkan KLIK DI SINI.