Rupanya, upaya ini tidak cukup berhasil. Bahkan belakangan, MUI justru terdepan menolak sejumlah kebijakan penguasa, Perppu dan RUU. Terutama RUU HIP, Omnibus dan UU Minerba. Juga meminta pembubaran BPIP.
Hubungan MUI dengan pemerintah saat ini memang tidak begitu harmonis. Terutama sejak keluarnya Fatwa terkait kasus penistaan agama Ahok, dan maklumat MUI tentang RUU HIP. Sejak posisi ketum MUI ditinggal Kiai Ma’ruf Amin, MUI makin kritis, tegas dan berani.
Sertifikasi muballigh yang digagas kemenag dengan melibatkan MUI telah menimbulkan sejumlah kecurigaan. Pertama, MUI bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dan mengontrol kekuatan ulama dan umat yang selama ini kritis dan beroposisi terhadap pemerintah.
Kedua, membatasi gerakan dakwah agar tidak masuk dalam wilayah politik. Intinya, dakwah gak boleh kritik pemerintah. Gak boleh bicara Khilafah, ngomongin kebijakan pemerintah dan menyinggung korupsi. Bicara iman taqwa yang hanya terkait surga neraka saja. Kalau begitu, buat apa agama ada di dunia?
Oleh banyak ulama dan kalangan umat, sertifikasi muballigh jika diberlakukan, maka potensinya sangat besar mampu membonsai dan mengkriminalisasi para muballigh.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
