Pidato Sejuk dan Menyatukan, Mengapa Tidak Terjadi di Indonesia?

Menurut pengamatan penulis, sejak periode pertama Jokowi berkuasa, jargon intoleransi, radikalisme tidak pancasilais dilekatkan kepada sebagian masyarakat yang berbeda pandangan. Pihak Jokowi dan dan pendukung membuat jargon Aku Pancasila dengan konotasi lain yang bukan pendukung bukan Pancasila.

Sebagai bukti sampai sekarang sebagian Alumni ITB Pendukung Rezim Jokowi yang dulu kala merupakan kampus tempat melahirkan putra terbaik bangsa, berubah.

Menjadi kampus yang menurunkan derajat intelektual sebagai akademis menjadi gerakan anti radikalisme sehingga menjatuhkan pemberian label radikalisme, intoleransi kepada salah satu tokoh Islam moderat seperti Prof. Din Syamsuddin karena mengkritisi pemerintahan Jokowi.

Aparat hukum demikian enteng dan cepat memproses hukum para aktivis, tokoh dan ulama yang mengkritisi pemerintah dengan pasal karet, sebaliknnya para pendukung Jokowi bebas mencaci maki dan menghina dan menyebarkan ujaran kebencian.

Selama enam tahun Jokowi berkuasa. Beberapa Tokoh Bangsa, Tokoh Agama bahkan para Aktivis yang berbeda pandangan belum pernah dirangkul dan di bawa urun rembuk malah dibiarkan menjadi bulan-bulanan ejekan dan caci maki.

Malah yang keterlaluan adalah Gubernur DKI pun dijadikan “serangan” oleh para menteri.

Permasalahan ketidak adilan perlakuan dan tersumbatnya saluran suara rakyat, karena partai kompetitor dimasa pilpres sudah digaet menjadi pendukung.

Suara kritis mencari saluran sehingga terbentuknya KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) disambut gegap gempita oleh masyarakat, itupun dianggap “musuh” oleh rejim Jokowi dimana-mana deklarasi dihambat dan beberapa aktivisnya dijadikan “pesakitan”.

Pertanyaannya apakah “kehancuran demokrasi” dilakukan oleh Jokowi dan orang-orang di sekitarnya?.

Benar bahwa Prabowo Subianto diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Hanya sekadar itu.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya