Sebaiknya Gatot Nurmantro Menolak Bintang Mahaputera, Mengapa?

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 8 November 2020 - 06:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo. (Foto : Pontas.id)

Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo. (Foto : Pontas.id)

Opiniindonesia.com – Rencana penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Reaksi publik beragam mengenai rencana ini. Ada yang menilai wajar atas penganugerahan tersebut, ada pula yang mewanti-wanti bahaya “suap politik” atas tokoh kritis.

Sebagai tokoh KAMI wajar jika Gatot disorot. KAMI dianggap “lawan tangguh” oleh Pemerintah. Terbukti dahsyatnya upaya untuk menghambat bahkan menghancurkannya. Mulai dari gangguan pelaksanaan Deklarasi hingga kriminalisasi petinggi KAMI.

Atas rencana penganugerahan bintang tersebut dapat disikapi dengan berbagai kemungkinan, yaitu:

Pertama, Gatot Nurmantyo siap dan menerima sebagai kewajaran atas jasa-jasanya sebagai Panglima TNI. Dan atas penghargaan ini Gatot lebih kompromistis dan berbaik-baik dengan Pemerintahan Jokowi. Hembusan tawaran Menteri jika reshuffle cukup menggiurkan. Demi bangsa dan negara alasannya. Gatot kalah dan berubah sikap.

Kedua, menerima dan meyakini bahwa penganugerahan bukan hadiah dari Jokowi tetapi negara. Meskipun demikian sikap kritis kepada Pemerintah tidaklah berubah. Ini adalah sikap moderat dan masih memegang prinsip. Bintang jasa adalah bagian dari “kejaran” prajurit yang menjalankan tugas. Kualifikasinya lazim dan biasa.

Ketiga, Gatot menolak penganugerahan dalam makna kritik dan perlawanan. Sikap berbeda dan tampil dengan keyakinan bahwa rezim tak pantas untuk memberi. Rezim masih berlumuran dosa kepada rakyatnya. Penolakan adalah bentuk pengorbanan dan kepahlawanan. Inilah harapan sebagian rakyat kepada pemimpin yang berintegritas.

Jenderal Gatot Nurmantyo salah seorang Presidium KAMI tengah diuji akan kualitas kepemimpinan dan kerakyatannya. Jika pilihan itu adalah yang ketiga, maka hal ini akan menjadi poin penting tambahan Gatot untuk cahaya bintang ke depan. Kepercayaan rakyat.

Untuk pilihan kedua, rakyat layak menilai bahwa ia adalah tokoh biasa-biasa saja yang melangkah bahagia dengan banyak medali di dada. Petinggi yang dihormati.

Nah, andaikan yang pertama menjadi pilihan, maka sang Jenderal adalah pemimpin kardus atau kaleng-kaleng. Pupus harapan ke depan. Rakyat kecewa lalu melambaikan tangan sambil berseru “Sayonara, Jenderal !”.

Penganugerahan bintang Mahaputra bersama Luhut Binsar Panjaitan dan Arief Hidayat sebenarnya bukan hal yang istimewa. Karenanya Gatot Nurmantyo sebaiknya menolak. Tidak jadi hina atau miskin tanpa menerima dan tidak menjadi lebih mulia atau kaya dengan anugerah bintang itu.

Berjuanglah dengan ikhlas dan penuh dedikasi demi negeri. Nama baik yang dikenang bukan karena bintang yang dikalungkan, tetapi karena amal nyata yang bermakna bagi agama, bangsa, dan negara. Pengorbanan jiwa dan raga demi cita-cita mulia.

Tolaklah Bintang Mahaputera dengan kalimah yang baik. Rakyat dan bangsa Indonesia masih prihatin dan lebih butuh perhatian. Lupakan dulu jasa kemarin untuk kerja keras dan pengorbanan ke depan. Tunda seremonial bersenyum-ria menerima pengalungan bintang dari Pak Presiden saat rakyat masih miskin, sakit, dan tersisihkan. Aktivis terzalimi dan keadilan yang tercabik-cabik.

Pahlawan terdahulu sedang menunggu pahlawan-pahlawan kemudian.
Termasuk anda kah orangnya atau bukan ?

Oleh : M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru