Soal LGBT di Lingkungan TNI-Polri, Sebaiknya Pimpinan Lakukan Hal Ini

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 16 Oktober 2020 - 11:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane. (Foto : Instagram @habibneta)

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane. (Foto : Instagram @habibneta)

IPW berharap TNI Polri harus bersikap tegas dlm kasus ini. Sebab sejatinya prajurit yang LGBT dihindari TNI Polri, mengingat TNI Polri mengemban tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI Polri sangat membutuhkan figur anggota yg benar benar sejati.

Jika prajurit TNI Polri itu memiliki kebiasaan yang menyimpang, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.

Dalam kasus LGBT di TNI misalnya dijelaskan secara transparan bahwa 20 berkas perkara yang masuk ke peradilan militer adalah persoalan hubungan sesama jenis. Yakni antara prajurit dengan prajurit, ada yang melibatkan dokter yang pangkatnya perwira menengah.

Ada yang melibatkan lulusan baru dari Akmil dan terendah prajurit dua (Prada). Mereka adalah korban LGBT di lembaga pendidikan. Pelatihnya punya perilaku menyimpang.

Lalu memanfaatkan kamar-kamar siswa untuk LGBT. Apa yang terjadi di TNI ini tentu tak boleh dibiarkan dan harus ada upaya untuk membersihkannya.

IPW memberi apresiasi bahwa TNI AD sudah membuka hal ini secara transparan sehingga bisa segera diatasi dengan tuntas.

IPW juga berharap Polri bisa bersikap transparan untuk membuka persoalan LGBT di internalnya agar bisa diselesaikan, terutama mengenai Brigjen E dan belasan polisi lainnya yang sempat ditahan di Propam Polri.

Oleh : Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru