Blunder (PDIP) dari Uni Puan Maharani soal Sumbar dan Pancasila

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 8 September 2020 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Opiniindoesia.com – Pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang berharap agar ”Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila” berbuntut panjang.

Banyak reaksi yang umumnya mengecam pernyataan Ketua DPR RI tersebut. Utamanya masyarakat minang yang merasa di diskreditkan dengan pernyataan tersebut.

Pernyatan Itu sama saja menyatakan bahwa masyarakat Minang tidak mendukung Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Uni Puan Maharani ini mungkin lupa bahwa justru perjuangan dalam pembentukan Pancasila ini diwarnai banyak Tokoh Minang.

Pancasila sebagai dasar Negara itu sendiri diciptakan melalui pemufakan the founding fathers, khususnya Panita Sembilan di BPUPKI yang anggotanya itu sendiri sepertiganya adalah orang minang ; Moh. Hatta, H. Agus Salaim, dan Moh. Yamin.

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru