Blunder (PDIP) dari Uni Puan Maharani soal Sumbar dan Pancasila

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 8 September 2020 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Jadi jelas disini, bahwa jika kita ingin bicara Pancasila, maka ada orang minang sebagai salah satu konseptor dan pencetus nllai-nilai yang terkandung didalam butir-butir Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 45.

Hanya saja saat ini Pancasila ingin di tafsirkan sendiri oleh kelompok tertentu di parlemen dengan memaksakan kehendak mereka dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang isinya jelas2 banyak mengambil ide dari Ir. Soekarno diatas dan bertentangan dengan Pancasila yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 45.

Sejalan dengan penjelasan diatas, Uni Puan ini harusnya justru mengingatkan kembali kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri yang bergelar Adat Minang “Puti Reno Nilam” untuk mengoreksi Visi Misi Anggaran Dasar PDIP sekarang ini yang jelas2 mencantumkan Pancasila dari idenya Ir. Soekarno sebagaimana dijelaskan diatas dan bukan Pancasila yang ada di Pembukaan UUD 45.

Rencananya hari ini, Jumat 04/09/2020, pukul 14:00 Wibb bertempat di Gerbang DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, akan diadakan demo besar besaran masyarakat minang khususnya yang berada di Jakarta. Demo ini dg tajuk “Menuntut Puan Meminta Maaf Kepada Seluruh Masyarakat Minang”, Elok di Awak Katuju di Urang.

Dilain kesempatan, organisasi pemuda minang yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang juga akan meng-Geruduk Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan “Penghinaan” yang dilakukan Puan Maharani terhadap masyarakat SUMBAR. Waktunya dilakukan setelah Demo yang dilakukan di depan gedung DPR RI, Jakarta.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru

Pers Rilis

Hainan: Etalase Kebijakan Pintu Terbuka Tiongkok

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:45 WIB