Di Tengah Pesta Pora Pertemuan IMF-World Bank dan Duka Kemanusiaan

INDONESIA MASIH dalam suasana berkabung. Dua bencana besar di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Donggala, Palu dan Sigi di Sulawesi Tengah telah meluluhlantahkan bangunan serta ribuan kehidupan orang. Tidak sedikit yang kehilangan harta benda, rumah dan orang yang dikasihi.

Informasi yang dihimpun penulis setidaknya ada tiga gempa dengan skala yang besar melanda Lombok NTB yakni pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 06.47 WITA kekuatan, 5 Agustus 2018, pukul 19.46 WITA,dan 19 Agustus 2018. Bahkan Kompas mencatat terjadi 1.973 kali Gempa kurun bulan Agustus 2018 lalu.

Meski Presdien Joko Widodo sudah beberapa kali menunjukkan keprihatinannya dengan berkunjung ke Lombok NTB pasca gempa. Namun, dilansir dari media lokal NTB bahwa rakyat NTB melalui Pemprov NTB kembali mempertanyakan komitmen pemerintah pusat mengenai  dana perbaikan rumah korban gempa yang jumlahnya lebih dari 200 ribu unit mengalami kerusakan.

https://opiniindonesia.com/2018/10/10/kita-ini-memang-pasien-terbaik-imf/

Hal tersebut, ditegaskan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (dilansir dari Suarantb.com, 3/10/2018) lalu.

Belum kering air mata untuk Lombok, sesar Palu Koro yang membelah Kota Palu bergerak dan meluluhlantakkan Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Magnitude 7,4 SR membawa tsunami dan likuifaksi yang menelan sejumlah wilayah di Sulteng, Jumat (28/9/2018).

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan bahwa korban meninggal dunia gempa Sulawesi Tengah per hari ini, Selasa (9/10/2018) sebanyak 2.010 jiwa.

Sebanyak 70.821 warga yang terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, mengungsi di 141 titik yang tersebar di dalam dan diluar wilayah Sulteng.

Melihat berbagai fenomena tersebut, sepertinya kurang membuat hati pejabat di negeri ini terketuk. Dua daerah yang baru saja tertimpa bencana, patut diduga tak kunjung mendapat perhatian serius. Meski secara seremonial sudah dikunjungi.

Menurut hemat penulis, rakyat butuh lebih dari sekedar kunjungan seremonial. Sebagai contoh menujukkan perhatian serius, menaikkan status bencana kedua daerah tersebut sebagai bencana nasional.

Apakah pemerintah defisit anggaran untuk menangani pemulihan keadaan dua daerah tersebut pasca dilanda bencana? entahlah. Tapi rasanya, sangat mengiris hati nurani kemanusiaan kita semua bahwa disaat suasana duka saudara kita. Kita menyaksikan pemerintah malah menghabiskan ratusan miliar anggaran negara untuk hajatan ‘pesta pora’ annual meeting 2018 IMF dan World Bank di Bali bulan ini.

Satu dari sekian dugaan publik mungkin salah satu faktor inilah yang menyebabkan pemerintah enggan menaikkan status bencana nasional kedua daerah tersebut. Tak ingin disebut lebih kejam lagi yakni “berpesta pora” dalam suasana bencana nasional. Jadi cukup disebut bergembira ria ditengah bencana lokal. Benarkah?

Demi kemanusiaan salam takzim dan hormat saya kepada saudara sebangsa korban selamat di dua daerah bencana. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan.. (*)

[Oleh : Asran Siara. Penulis adalah Sekjen Literatur Institut]

(*) Untuk membaca tulisan Asran Siara lainnya, silahkan KLIK DI SINI.