Opiniindonesia.com – Saya lihat beberapa peluang di luar ibukota ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil maupun Gubernur Khofifah Indar Parawangsa.
Anies Baswedan juga berpeluang besar. Covid-19 adalah representasi capres. Dua tokoh mileneal yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno.
Alasan mendasar, kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil policy and decision (kebijakan dan keputusan) menjadi kartu AS.
Erick tokoh milenial potensial yang credible. Mantan bos klub raksasa Italia “Nerazurri” Inter Milan ini punya kemampuan memimpin yang apik.
Lihat saja, bagaimana dia membersihkan BUMN, bahkan merekstrurisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan.
Peran media sangat besar mendongkrak popularitas dan elktabilitas. Saat ini tiga gubernur ini kerap muncul dilayar kaca dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik.
Dengan mulai surut bahkan turun elektabilitasnya Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi figur lain.
Kemapanan, ketegasan dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai saat ini rakyat butuh bukan sekadar imaging political (politik pencitraan) tapi political action (tindakan politik). Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap bahkan politik dagang sapi, tapi the real politik.
Saya prediksi swing voters (pemilih mengambang) akan menigkat pada Pemilu 2024. Data statisiknya pada 2019 yakni 13 persen bertambah undiceded voters.
Lantaran sejumlah UU yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), UU Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, UU pemindahan ibukota baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja.
Soal Pepres No. 40/2004 tentang BPJS, UU Tapera No 4 Tahun 2016. Belum lagi 12 RUU-KHUP kontroversi dari Santet sampai Aborsi. Jelas ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perppu No. 1/2020 tentang Pandemik Covid-19. Ini barangkali ini akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah.
Boleh jadi, swing voters dan undiceded voters bisa mencapai 30 persen, yang mana pada 2019 mencapai 25 persen.
Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon pada Pilpres 2024 bukan politik praktis.
Menurut saya, publik tak butuh NATO (No Action Talk Only) tapi (TLDM) Talk Less Do More. Pasalnya, rakyat kerap jadi kelinci percobaan.
Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Manta Menko Ekuin di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang, lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marjinal serta cinta dan peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan tapi tindakan nyata.
Rizal calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan baginya di Pilpres 2024. Calon presiden rakyat 2019 lalu ini memang tak didukung partai di parlemen tapi aura politiknya cukup kuat.
Untuk calon ketua parpol maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024.
Untuk the giant party (partai raksasa) Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing, malahan Bambang Soesatyo yang lebih berpeluang.
Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019.
Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi.
Itu menurutnya, turun jauh dari penetapan target 110. Bahkan, masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan.
Berbeda dengan Pemilu 2014, Golkar berhasil maraup 330 kursi.
Sementara Jawa Timur atau daerah green zone (zona hijau) masih akan dikuasai PKB, Jateng (Red Zone, PDI-P), Jabar (White Zone, Gerindra dan PKS), Banten (Yellow Zone, Golkar). Jakarta adalah wilayah white and red zone.
Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024, jika melihat road mapping politik saat ini.
Tetap daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 Juta, Jateng 27 Juta. Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta dan Jogja 2,7 juta jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang pemilih di Pulau Jawa hampir 60 persen dari 192 juta pemilih pada pilpres 2019 lalu.
Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil maka 33 juta dan 27 maka ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah-Ridwan (63 juta), Ganjar- Anies (34 juta), Anies-Ridwan (40 juta), Khofifah-Anies (37 juta), Ridwan-Khofifah (60 juta).
Lawan tangguh juga jika Prabowo-Puan ditandemkan. Alasannya sederhana kedua arai ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDI-P dan Gerindra. Jila dilihat gelagat Pra Prabowo dengan merapat ke koalisi PDI-P. Ini setidaknya, sinyalemen red and white akan berafiliasi politik.
Itulah gambaran peta politik 2024. Indikiator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategy, building issues, approaching political, political marketing, team work and political warfare.
Oleh : Dr Jerry Massie MA PhD, Direktur Political and Public Policy Studies.
