Omnibus Law dan Rendahnya Mutu Intelegensia Masyarakat

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 12 Oktober 2020 - 15:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Foto : Instagram @jakarta.ku)

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Foto : Instagram @jakarta.ku)

Opiniindonesia.com – Saya sama sekali tidak mengerti Tentang omnibus law dan sama sekali tidak tertarik utk tahu lebih jauh

Yang saya tahu dengan pasti, lempar batu dan membakar halte bukan solusi utk apapun. Mana ada orang yg lebih goblok dari orang yg merusak kotanya sendiri.

Apalagi kalau ini dilakukan oleh mahasiswa/i. Mereka harusnya menjadi penjaga benteng logika yg gigih. Yg kita lihat sekarang di Indonesia, banyak yg menjadi cunguk anarkisme.

Kekerasan lahir setelah logika buntu. Mereka belum belajar membangun tapi sudah praktek merusak.Orang yg pernah membangun, tidak perlu secara fisik, akan tahu susahnya proses itu, dan tidak akan cepat merusak apa yg telah dibangun oleh orang lain.

Ini menandakan menyedihkannya mutu intelegensia masyarakat kita. Ada yg menunggangi? ya mungkin. Tapi fakta bahwa banyak yg bisa ditunggangi menunjukkan apa yg saya katakan di atas.

Mutu wakil rakyat rendah ? Ya itu karena mutu rakyat rendah. Wakil rakyat adalah cermin dari rakyat. Rakyat tidak punya pilihan. Sampah kalau tidak diolah akan menghasilkan fermentasi sampah.

Ini imbas dari terbengkalainya pendidikan selama ini. Kita membolos dari berinvestasi utk pendidikan dan menuai hasilnya sekarang.

Saya seorang peneliti AI dan robotics. Saya tahu apa yg bisa dilakukan dan apa yg tidak oleh AI dan robot dalam 5 tahun kedepan. Kalau dibiarkan dalam kondisi sekarang, mahasiswa/i seperti ini, dan juga sebagian besar buruh di Indonesia akan dengan mudah tergantikan oleh AI dan robot.

Dengan mutu pendidikan seperti ini, kita jangan bermuluk2 mengkhayal ttg bonus demografi, karena yg akan kita hadapi adalah bencana demografi.

Kalau kita tidak cepat membenahi pendidikan, akan muncul banyak orang yg tidak lagi relevan dalam kemajuan teknologi dan peradaban.

Masih mau tunggu apa lagi utk membenahi pendidikan ?

Oleh : Prof. Pitoyo Hartono, profesor Indonesia yang berkarir di Jepang.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru