Runtuhnya Pilar Demokrasi, Ketika Pers Terkooptasi Kepentingan Politik

PERTENGAHAN JUNI 2014, ketika Ibu Risma, Walikota Surabaya, hendak menutup pusat prostitusi gang Dolly yang konon kabarnya terbesar di Asia Tenggara, hampir semua sorot kamera media massa tertuju kesana. Bahkan H-1 jelang tanggal yang ditetapkan Pemkot Surabaya, jurnalis dari beberapa media asing berdatangan dan semalaman berjaga di sekitar lokasi Dolly.

Malam itu memang suasana cukup mencekam, bahkan sejak sore dan siang harinya. Besarnya tentangan dan penolakan, membuat warga Surabaya yang pro dengan kebijakan Bu Risma berbondong-bondong datang ke lokasi, untuk memberikan dukungan moril sekaligus fisik, jika sampai ada aksi fisik dari pihak yang menolak.

Seorang teman yang malam itu ikut “melekan” (berjaga sepanjang malam) di lokasi sambil terus berkomunikasi melalui inbox facebook, menceritakan obrolannya dengan beberapa jurnalis asing dari media terkemuka.

Beberapa dari mereka bukanlah wartawan/reporter yang memang nge-pos di Indonesia. Namun media tempatnya bekerja untuk wilayah Asia Tenggara menugaskannya meliput.

Kenapa cuma soal penutupan lokalisasi prostitusi saja menjadi penting untuk diliput bagi media asing?! Bukankah itu jamak terjadi di banyak negara?!

Ternyata alasannya : mereka merasa “amazing” melihat seorang walikota, perempuan pula, bertekad menutup prostitusi, ditentang habis-habisan oleh cukong/pelaku bisnis esek-esek, juga secara politis dihadang oleh partai politik yang jumlahnya mayoritas yang nota bene adalah partai pengusung sang walikota, namun hebatnya dia didukung rakyatnya.

Yang membuat jurnalis asing itu kagum adalah besarnya dukungan rakyat, atas inisiatif sendiri mereka melakukan back up ala rakyat, berjibaku mempertahankan kebijakan walikota. Dan dengan dukungan “people power” warga Surabaya itulah maka penutupan Dolly bisa terlaksana.

So, let’s see…
Segala hal yang berkaitan dengan “people power” ataupun “people voice” selalu bernilai berita, punya “news value” bagi media. Berlaku universal, media manapun di dunia ini.

Itu sebabnya aksi-aksi yang melibatkan rakyat banyak, akan mengundang perhatian media untuk datang meliput, meski media itu tidak terbit di negara yang sedang diliput beritanya.

Padahal, seberapa banyak warga Surabaya yang pada 2 hari terakhir terus berjaga mengawal kebijakan Bu Risma?! Mungkin ratusan, bisa saja sampai seribuan.
Dan itu terjadi di Surabaya, bukan di ibukota negara. Namun instink jurnalistik sebuah media besar, media ternama kelas dunia, mampu “mencium” bahwa peristiwa itu punya news value.

6 Mei 2018, hari Minggu, untuk pertama kalinya diadakan deklarasi Relawan Gerakan #2019GantiPresiden. Setelah pekan sebelumnya ada peristiwa tak menyenangkan di area CFD, ditambah pula Sabtu malam mendadak terjadi perubahan lokasi deklarasi karena berbagai alasan, akhirnya deklarasi bisa juga dilaksanakan di pintu Monas seberang patung kuda.

Karena itu deklarasi pertama dan publikasinya lewat medsos agak mendadak, belum lagi yang dihadang aparat dan diminta berganti kaos, maka massa yang datang tidak terlalu banyak. Mungkin hanya ribuan orang saja, tak sampai 5 ribu orang.

Namun, meski begitu, tampak beberapa jurnalis asing meliput, lengkap dengan kamera canggih dan lensa tele-nya.

Seusai deklarasi, saya menyapa seorang jurnalis wanita, masih muda, orang sempat menduga dia dari media China. Ternyata salah, dia orang Jepang yang bekerja di media Jepang yang punya perwakilan di Jepang.

Saya memberinya salam dalam bahasa Jepang, lalu selanjutnya saya tanya-tanya pakai bahasa Inggris karena bahasa Jepang saya sudah hilang dibawa angin.

Saya tanya padanya mengapa dia meliput moment ini, apakah ini penting bagi medianya yang nota bene dibaca orang Jepang. Eeh…, dia kemudian berbalik mewawancarai saya. Dia tanya kenapa kalian ingin “ganti presiden”, apa saja alasannya. Saya cukup paham orang Jepang, kalau kita jawabnya tidak rasional, maka mereka akan balik mencecar kita.

Saya kemukakan beberapa alasan, kebetulan di kanan kiri saya ada orang-orang yang turut mendengarkan wawancara dadakan itu. Mereka ikut memberikan alasan dan saya pun menterjemahkannya. Terakhir, wartawati muda itu menanyakan nama saya dan apakah saya tinggal di Jakarta. Saya katakan bahwa saya tinggal di Provinsi sebelah Jakarta.

Lalu dia tanya : naik apa saya ke Jakarta dan jam berapa saya berangkat. Ketika saya jawab saya datang dengan public tansportation dan berangkat dari rumah sebelum jam 5, early morning, dia lebih kaget lagi. Lalu dia tanya lagi, apakah ada orang-orang yang seperti saya, bukan orang Jakarta.

Saya jawab : banyak. Tadi ibu-ibu satu grup bahkan datang dari Sumatera. Wartawati itu menulis setiap keterangan saya dengan serius, as usual karakter orang Jepang. Setelah dirasa cukup, dia mengucapkan terima kasih.

Lagi-lagi, sebuah peristiwa tak begitu penting, tidak pula dihadiri berpuluh ribu orang, namun mengundang insan pers yang ber”penciuman tajam” untuk datang meliput. Padahal, saat itu karena baru pertama kali dideklarasikan gerakan #2019GantiPresiden, gaung dan hebohnya belum se-fenomenal 2-3 bulan kemudian. Namun tetap saja mengundang kehadiran jurnalis asing.

Artinya, mereka para jurnalis itu membuka mata dan telinga lebar-lebar : ada apa ini?! Padahal informasinya hanya disebar melalui medsos dan grup WA. Tapi toh jurnalis yang “radar”nya kuat pasti tahu apa yang bakal terjadi dan itu punya news value.

Minggu, 2 Desember 2018, lagi-lagi Jakarta memecahkan rekor jumlah massa terbanyak berkumpul di satu area untuk tujuan yang sama. Bahkan memecahkan rekor yang ditorehkan tepat 2 tahun sebelumnya.

Dimanakah di dunia ini ada event jutaan orang dari berbagai tempat/daerah berkumpul bersama dalam damai selain di padang Arofah setiap 9 Dzulhijjah?
Tidak ada! Tak ada satupun moment yang mampu memobilisir massa sebanyak itu atas biaya sendiri.

Wukuf di Arofah jelas bernilai ibadah, bahkan intisari dan puncak dari ibadah haji, penentu sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Wukuf diorganisir dengan baik oleh negara, dalam hal ini KSA.
Wukuf adalah sesuatu yang rutin terjadi setiap tahun. Begitupun, media massa selalu memberitakannya.

Bagaimana dengan jutaan massa yang memadati area Monas dan sekitarnya?! Jelas tidak ada unsur kewajiban disana, tidak ada nilai ibadah, tidak ada yang memobilisir massa, maka seharusnya moment berkumpulnya jutaan massa itu jelas punya news value yang sangat besar.

Semestinya insting para jurnalis sudah bisa mencium bahwa ini bakal lebih besar dari Aksi 212 tahun 2016, melihat banyaknya orang yang mulai membanjiri Jakarta sejak Sabtu sore, di berbagai titik kedatangan sekitar Monas, seperti stasiun Gambir dan Gondangdia. Mustahil insan pers nasional tak mampu memprediksi fenomena ini. Saya yang bukan jurnalis saja sudah bisa menduga minimal akan sebanyak peserta Aksi 212 atau bahkan lebih banyak lagi.

Jika saja para jurnalis muda yang masih punya idealisme mampu berpikir jernih, mereka akan menuliskannya minimal di blog pribadi atau di akun media sosial miliknya, jika Pimred atau bahkan owner dari media tempatnya bekerja melarang melakukan peliputan.

Seperti halnya jurnalis muda asal Jepang yang mencoba mengorek : kenapa sih kalian ingin ganti presiden tahun depan? Semestinya jurnalis-jurnalis muda Indonesia pun tergelitik bertanya pada sejumlah orang yang hadir, terutama yang datang dari luar Jakarta : kenapa sih kalian mau bersusah payah datang ke Jakarta hanya untuk ikut reuni dari aksi yang dulu menuntut Ahok dihukum? Bukankah sekarang Ahok sudah dihukum, lalu apalagi yang menjadi motivasi kalian melakukan aksi ini?!

Jika “reuni”nya ternyata dihadiri massa yang jauh lebih banyak dibanding aksi asalnya, maka bisa dipastikan ada banyak orang yang sebenarnya dulu tidak ikut Aksi 212 tapi tahun ini ikut reuni. Nah ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik untuk didalami. Mengapa mereka justru ijut reuni, apa yang mendorong mereka?!

Dalam negara demokrasi yang menjalankan kebebasan pers, maka PERS BERFUNGSI SEBAGAI PILAR KEEMPAT DEMOKRASI.
Melengkapi 3 pilar lainnya : eksekutif, judikatif dan legislatif. Pers memegang peranan penting untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang tersumbat. Pers melakukan peran check and balance terhadap kekuasaan. Pers menjalankan fungsi kontrol atas 3 pilar lainnya.

“Vox populi, vox dei” begitulah slogannya, dimana suara rakyat diletakkan sebagai sesuatu yang penting. Maka tak heran jika aspirasi dan partisipasi ratusan (mungkin ribuan?) warga Surabaya yang mengartikulasikan dukungannya terhadap kebijakan Ibu Walikota menutup lokalisasi prostitusi, mampu mengundang jurnalis-jurnalis asing untuk jauh-jauh datang ke Surabaya demi melakukan peliputan.

Pun juga berkumpulnya beberapa ribu orang untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden, telah membuat jurnalis asing hadir ke lokasi, mencari tahu kenapa mereka menggaungkan ajakan untuk mengganti kepemimpinan nasional pada Pilpres tahun depan.

Semua peristiwa yang menggambarkan aspirasi rakyat, suara rakyat banyak, adalah penting bagi media massa. Kalau media-media asing tak menganggap penting, tak mungkin mereka mengirim jurnalisnya meliput. Padahal, itu sesuatu yang terjadi tidak di negeri mereka.

Maka sungguh ironis sekali jika banyak media asing memberitakan reuni 212, namun pers nasional yang seharusnya dengan mudah punya akses melakukan peliputan eksklusif, tanpa biaya mahal bisa menurunkan 4-5 reporternya di beberapa titik sekitar Monas, justru pada hari Minggu kemarin kompak “TIDUR” berjamaah.

Tidak penting itu bagi pembaca Kompas, tulis seorang jurnalis senior Kompas. Oh ya? Apakah sebelumnya Kompas grup (termasuk Kompas TV) tidak pernah melakukan peliputan Aksi 411 dan Aksi 212 di tahun 2016?!

Benarkah hanya karena alasan tidak penting bagi audience nya, maka tak dilakukan peliputan yang memadai?!
Ataukah karena alasan lain, yang agak politis sifatnya karena moment 212/2018 ini bisa diasosiasikan dengan dukungan kepada kompetitor petahana?!

Memang itu adalah hak dari Pimred atau bahkan pemilik media massa. Bahkan sidang kasus kopi sianida Jessica saja bisa diliput full, berjam-jam, disiarkan langsung, berhari-hari setiap jadwal sidang. Pentingkah itu bagi para audience?!

Sesungguhnya pers Indonesia sudah 4 tahun terakhir ini terkooptasi kepentingan politik dan keberpihakan politik, itu tak bisa dipungkiri. Bahkan fungsi check and balances sudah lama di-off-kan tombolnya. Media mainstream lebih berperan sebagai corong pihak-pihak yang berafiliasi pada penguasa saat ini.

Insting dan prinsip jurnalistik sudah lama lumpuh. Obyektifitas pemberitaan sudah nyaris tak ada, berganti dengan framing dan pelintiran.

Jutaan massa yang berkumpul memadati Monas dan daerah sekitarnya, adalah FAKTA yang TIDAK MUNGKIN DIPELINTIR, TIDAK BISA DIFRAMING. Itu sebabnya media-media besar itu memilih mematikan kameranya, tidak menugaskan reporternya untuk meliput.

Mininal, kalau tidak bisa dibelokkan, ya harus dikerdilkan, ditenggelamkan.
Caranya?! Ya dengan tidak diberitakan.

RIP pers nasional. Minggu 2 Desember 2018 hanyalah PEMBUKTIAN atas runtuhnya pilar keemoat demokrasi di Indonesia.
Ibarat orang yang sudah koma selama 4,5 tahunan, hanya ditunjang alat untuk sekedar membuatnya masih dikatakan hidup, maka Minggu 2-12-2018 adalah saat ketika alat tersebut dimatikan. Maka yang koma itupun sah dinyatakan mati.

Terima kasih pers nasional, kalian telah mengabarkan secara jelas kepada kami, loud and clear, bahwa media massa arus utama di tanah air sudah mati nalar, sudah lumpuh insting. Kecuali 1 media yang nekad menyiarkan langsung moment bersejarah itu.

Di tengah maraknya media alternatif – medsos dan youtube – maka pilihan langkah media mainstream ini adalah menggali lubang kuburnya sendiri, lebih dalam lagi.

Pilar-pilar demokrasi di negeri ini telah sempurna runtuhnya, ketika pilar keempat secara sukarela menggadaikan prinsip jurnalistiknya demi keberpihakan politik. Sebuah keberpihak yang semestinya tak akan langgeng, sebab dalam politik tak ada kawan yang abadi. Entah akan jadi apa media massa itu jika kelak pihak yang mereka dukung tak lagi memegang kekuasaan. Membeli kembali kepercayaan publik tidaklah mudah.
Sekali lagi, selamat beristirahat dengan tenang di pembaringan, pers nasional. Shame on you!

[Oleh : Iramawati Oemar, wartawan senior]