Setelah Romy Tertangkap KPK, Bagaimana Nasib PPP?

BAU busuk “sandera” sudah lama tercium. Menyerah pasrah jadi pilihan sejumlah “terduga korupsi’. Diantara mereka ada ketua dan pengurus partai. Ada juga kepala daerah dan mantan pejabat. Romahurmuziy yang akrab dipanggil Romy, rumornya masuk dalam daftar itu. Kebenarannya? Perlu dibuktikan di pengadilan. Melawan? Harus hadapi dua risiko. Pertama, jadi tersangka. Kedua, kepemimpinan PPP pindah ke tangan orang lain. Berat!

Menyerah pasrah, itu satu-satunnya jalan untuk aman. 2017, Romy terpaksa dukung Ahok. Cagub DKI yang didemo tujuh juta umat Islam karena dianggap menista al-Qur’an. Sebuah pilihan berisiko bagi masa depan PPP. Romy nekat, karena terpaksa. Publik menganggap ini aneh. Partai berlambang Ka’bah dukung orang yang terbukti di pengadilan sebagai penista agama. Tak akan terjadi kecuali terpaksa. Bukan rahasia umum lagi.

Di Pilgub Sumatera Utara, Romy ikut mengusung Cagub Djarot Saeful Hidayat. Cawagubnya non muslim. Lagi-lagi terpaksa. Kabarnya, Romy dapat ancaman. Jika tak dukung, SK pindah tangan. Apa boleh buat.

Merasa ditekan, Romy tak punya pilihan, kecuali nyebur sekalian. Sudah terlanjur basah. Karenanya, di pilpres 2019, Romy dukung Jokowi. All out. Tak tanggung-tanggung, Romy pun berkampanye “paling bersemangat” untuk Jokowi. Setelah beberapa kali berada dalam pilihan terpaksa dan sarat tekanan, kali ini Romy tampak menikmati. Beda dengan sebelumnya. Jangan ragukan soal loyalitas Romy kepada Jokowi. Diantara semua partai pengusung dan pendukung, mungkin Romy yang terlihat paling loyal dan total dukung Jokowi. Yang lain? Power sharingnya terkesan lebih kuat.

Setelah dukung Ahok, usung Djarot, dan terakhir mengawal Jokowi di pilpres 2019, apakah Romy selamat? Ternyata tidak. Romy kena OTT KPK. Apes! Dasar nasib sial. Menghindar dari satu kasus, tertangkap dalam kasus yang lain.

Hari ini, (Jumat, 15/3) media heboh dengan berita tangkap tangan ketua partai. OTT di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Surabaya Jawa Timur. Berbagai pihak memastikan bahwa ketua partai yang kena OTT adalah Romy. Akankah jadi tersangka? Tunggu 1×24 jam, kata juru bicara KPK. Kok lama? Sabar. Itu aturan hukum di KUHP. Yang penting, tak ada nego terhadap KPK.

Kok nego? Berbagai kekhawatiran nitizen mulai ramai di medsos. “Entar dilepas… Nanti cari-cari alasan untuk tidak menetapkannya jadi tersangka. Siapin orang lain untuk jadi korban…” Dan macam-macam spekulasi lainnya. Nampak sekali rakyat sudah mulai apatis dan “sedikit muak” terhadap penegakan hukum di negeri ini.

Jika jadi tersangka, maka benar-benar malang nasib Romy. Ia sudah korbankan harga diri dan marwah partainya, tapi tetap jadi tersangka. Loyalitasnya kepada penguasa selama ini tak berujung manis.

Kasus Romy layak jadi pelajaran buat semua tokoh, terutama yang berada di lingkaran kekuasaan. Bahwa loyalitas mestinya hanya pada kebenaran, bukan kepada kekuasaan. Ini sekaligus “alarm” bagi mereka yang gemar dan “membabi buta” mendukung penguasa. Siapapun penguasanya.

Lalu, bagaimana nasib PPP? Sejak PPP dinahkodai Romy, elektabilitasnya terus turun. Bahkan terancam tak sampai elektoral threeshold 4 persen. Faktor utamanya karena PPP keluar dari semangat konstituennya, yaitu umat.

Apakah pasca ditetapkannya Romy sebagai tersangka membuat PPP makin terpuruk dan ambruk? Atau justru selamat? Bergantung siapa yang akan memimpin PPP nantinya.

Jika kepemimpinan PPP nanti berada di tangan tokoh yang bersih, kharismatik, dan benar-benar representasi umat, maka peluang PPP untuk recovery akan terbuka. Tapi sebaliknya, jika tokoh yang muncul adalah seseorang dari kubunya Romy, atau sosok yang hanya mengandalkan kemampuan dan modal finansial, maka PPP akan sulit recovery. Boleh jadi malah akan semakin terpuruk.

Sebenarnya, PPP punya banyak stok kader untuk mengganti Romy yang bisa diharapkan mampu mengembalikan nasib PPP kedepan. Salah satunya adalah K.H. Ahmad Wafi Maemoen Zubair. Ketua PPP Jateng ini dikenal sebagai tokoh yang “istiqamah” menolak kebijakan Romy mendukung Ahok di Pilgub DKI dan Djarot di Pilgub Sumatera Utara. Putera Kiyai Maemoen Zubair ini pun menolak dukungannya kepada Jokowi. Ia konsisten berada di kubu -dan bersama-sama dengan- ulama dan umat. Meski, ia selama ini terus dikucilkan dan disingkirkan oleh kubu Romy.

Kharisma dan konsistensi putera ulama besar K.H. Maemoen Zubair ini adalah aset langka PPP yang bisa dijadikan nahkoda partai untuk melakukan recovery dan mengembalikan marwah PPP di mata umat. Menghapus secara bertahap noktah hitam yang selama ini mencoreng nama PPP.

PPP partai ulama dan umat, sudah saatnya dikembalikan kepada ulama dan umat.

[ Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ]