Opiniindonesia.com – Sejak siang tadi (22/5/2019) tiba-tiba akses medsos terblokade. Masyarakat resah dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Baru agak sore dua orang menteri, Wiranto dan Rudiantara, mengumumkan bahwa pemerintah memblokade sementara akses medsos agar masyarakat tidak menyebarkan konten-konten yang provokatif terkait kerusuhan tadi malam (21/5/2019) di Tanah Abang dan Petamburan.
Blokade medsos ini baru pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern. Alasan pemerintah tidak mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting. Blokade medsos seperti ini sering dilakukan oleh pemerintah di negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi.
Laporan dari We Are Social menjelaskan bahwa transaksi ekonomi (termasuk penjualan online) yang difasilitasi oleh medsos di Indonesia mencapai lebih dari 25% dari total penjualan E-commerce di Indonesia sebesar USD 5,6 Miliar pada tahun 2016. Penggunaannya juga meningkat di bulan Ramadhan seperti sekarang ini. Artinya potensi ekonomi rakyat yang hilang akibat blokade medsos ini cukup besar.
Jika dihitung secara kasar, maka potensi hilangnya potensi ekonomi dari blokade medsos ini bisa mencapai USD 30 juta per-hari di seluruh Indonesia.
Pemerintah Jokowi sebenarnya perlu mempertimbangkan kembali langkah blokade medsos seperti ini. Jangan sampai langkah ini justru merugikan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Banyak sekali order makanan, baju, dan sebagainya yang dilakukan via medsos, terutama di kalangan UMKM. Ini harus menjadi pertimbangan yang penting bagi pemerintah.
Selain itu, medsos juga menjadi satu-satunya saluran informasi yang masih independen. Masyarakat berhak untuk memiliki saluran informasi dimana mereka memiliki kendali atas konten dari informasi tersebut. Akan lebih baik jika pemerintah segera membuka blokade medsos ini untuk mengurangi keresahan masyarakat karena terhalangnya aktivitas ekonomi mereka.
Oleh: Harryadin Mahardika. Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik.
