Catatan Aksi 22 Mei di JKT

Opiniindonesia.com – Aksi damai pada tanggal 22 Mei 2019 yang seharusnya berjalan dengan damai akan tetapi ternodai oleh sekelompok orang yang memang tidak mengingikn aksi yang seharusnya berjalan dengan lancar dan damai ini berjalan sebagai mana mestinya. Terbukti dari pagi hingga saat berbuka puasa aksi yang melibatkan ribuan orang itu berjalan dengan damai. Bahkan peserta aksi sempat membagi bagikan bunga kepada aparat kepolisian yang turut mengamankan aksi damai ini. Karena didalam demokrasi protes politik adalah hal yang biasa. Bahkan keabsahannya dilindungi undang-undang dalam artian secara hukum bebas berpendapat adalah salah satu bagian dari esensi demokrasi. Akan tetapi aturan juga melarang tindakan inkonstitusional. Dan aksi yang awalnya berjalan dengan damai akan tetapi menjelang malam berubah menjadi aksi brutal yang tidak terkendali yang pada akhirnya memakan korban jiwa. Lalu mengapa aksi ini ternoda dan bertumpah darah dan kabar terakhir ada delapan korban jiwa. Lalu bila sudah seperti ini siapa yang bertanggung jawab. Inilah yang harus menjadi bahan penyidikan pihak berwajib.

Dan sangat diharapkan aparat hukum bekerja sesuai koridor demokrasi, bahwa fungsi para aparat polisi dan TNI untuk mengamankan adalah hal yang mutlak dan sudah keharusan bila semuanya pelindung masyarakat bersikap preventif dan bukan dengan tindakan represif yang justru akan menciderai Demokrasi yang tengah berjalan

Satu hal yang sekiranya perlu menjadi perhatian semua pihak adalah ketika ada aksi tentu ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian adalah : satu Peserta aksi atau Demonstran. Kedua adalah aparat ketiga adalah provokator. Nah inilah yang terjadi pada tanggal 22 Mei kemarin. Ada yang memang benar benar murni hadir untuk menyuarakan keadilan dan ketidakpuasan pada hasil penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum kemarin namun sepertinya ada sebagian kelompok yang memang tidak menginginkan aksi ini berjalan damai sehingga membuat suatu keonaran yang bertujuan agar ada pihak yang disalahkan yang berujung chaos sehingga menimbulkan korban jiwa dan terluka. Dan situasi seperti ini diharapkan tidak berlarut-larut karena akan mempunyai efek domino yang kurang baik bagi bangsa kita. Yang tentunya akan berdampak pada sektor ekonomi dan juga bisnis serta nama baik atau citra Indonesia Dimata dunia. Dan yang paling terpenting dari semua ini tentu akan menggangu kestabilan dan kohesi sosial politik Indonesia.

Demontrasi atau sikap protes dan mobilisasi massa sebaiknya disikapi tidak terlalu berlebihan dan rasanya sudah bukan saatnya ada sinyal politik adu gagah gagahan dengan menangkap aktivis yang hanya menyuarakan aksi jalanan. Karena sebuah demontrasi bukanlah makar. Demontrasi adalah sebuah aktivitas hak politik rakyat. Sedangkan makar adalah aktivitas atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan tentu tidaklah mudah rakyat melakukan makar karena harus didukung berbagai pihak termasuk parlemen dan militer. Dan tentu ancaman dari makar ini bukan main main pula yaitu dua puluh tahun penjara.

Dan kepada semua pihak diharapakan untuk tidak dengan mudah mengkanalisasi sesuatu dengan makar. Sebab, mereka yang bersuara dan berpendapat itupun sangat cinta NKRI. Semua cinta merah putih, semua cinta Pancasila, dan semua taat konstitusi.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Ketua Badan Pemenangan Adil Makmur Kota Bogor, Ketua DPD Gardu Prabowo Jawa Barat, Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bogor]

Aksi damai pada tanggal 22 Mei 2019 yang seharusnya berjalan dengan damai akan tetapi ternodai oleh sekelompok orang yang memang tidak mengingikn aksi yang seharusnya berjalan dengan lancar dan damai ini berjalan sebagai mana mestinya. Terbukti dari pagi hingga saat berbuka puasa aksi yang melibatkan ribuan orang itu berjalan dengan damai. Bahkan peserta aksi sempat membagi bagikan bunga kepada aparat kepolisian yang turut mengamankan aksi damai ini. Karena didalam demokrasi protes politik adalah hal yang biasa. Bahkan keabsahannya dilindungi undang-undang dalam artian secara hukum bebas berpendapat adalah salah satu bagian dari esensi demokrasi. Akan tetapi aturan juga melarang tindakan inkonstitusional. Dan aksi yang awalnya berjalan dengan damai akan tetapi menjelang malam berubah menjadi aksi brutal yang tidak terkendali yang pada akhirnya memakan korban jiwa. Lalu mengapa aksi ini ternoda dan bertumpah darah dan kabar terakhir ada delapan korban jiwa. Lalu bila sudah seperti ini siapa yang bertanggung jawab. Inilah yang harus menjadi bahan penyidikan pihak berwajib.

Dan sangat diharapkan aparat hukum bekerja sesuai koridor demokrasi, bahwa fungsi para aparat polisi dan TNI untuk mengamankan adalah hal yang mutlak dan sudah keharusan bila semuanya pelindung masyarakat bersikap preventif dan bukan dengan tindakan represif yang justru akan menciderai Demokrasi yang tengah berjalan

Satu hal yang sekiranya perlu menjadi perhatian semua pihak adalah ketika ada aksi tentu ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian adalah : satu Peserta aksi atau Demonstran. Kedua adalah aparat ketiga adalah provokator. Nah inilah yang terjadi pada tanggal 22 Mei kemarin. Ada yang memang benar benar murni hadir untuk menyuarakan keadilan dan ketidakpuasan pada hasil penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum kemarin namun sepertinya ada sebagian kelompok yang memang tidak menginginkan aksi ini berjalan damai sehingga membuat suatu keonaran yang bertujuan agar ada pihak yang disalahkan yang berujung chaos sehingga menimbulkan korban jiwa dan terluka. Dan situasi seperti ini diharapkan tidak berlarut-larut karena akan mempunyai efek domino yang kurang baik bagi bangsa kita. Yang tentunya akan berdampak pada sektor ekonomi dan juga bisnis serta nama baik atau citra Indonesia Dimata dunia. Dan yang paling terpenting dari semua ini tentu akan menggangu kestabilan dan kohesi sosial politik Indonesia.

Demontrasi atau sikap protes dan mobilisasi massa sebaiknya disikapi tidak terlalu berlebihan dan rasanya sudah bukan saatnya ada sinyal politik adu gagah gagahan dengan menangkap aktivis yang hanya menyuarakan aksi jalanan. Karena sebuah demontrasi bukanlah makar. Demontrasi adalah sebuah aktivitas hak politik rakyat. Sedangkan makar adalah aktivitas atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan tentu tidaklah mudah rakyat melakukan makar karena harus didukung berbagai pihak termasuk parlemen dan militer. Dan tentu ancaman dari makar ini bukan main main pula yaitu dua puluh tahun penjara.

Dan kepada semua pihak diharapakan untuk tidak dengan mudah mengkanalisasi sesuatu dengan makar. Sebab, mereka yang bersuara dan berpendapat itupun sangat cinta NKRI. Semua cinta merah putih, semua cinta Pancasila, dan semua taat konstitusi.

Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Ketua Badan Pemenangan Adil Makmur Kota Bogor, Ketua DPD Gardu Prabowo Jawa Barat, Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bogor.