Pribumi Sudah Lama Disakiti, akan Ada Saatnya Bangkit Melawan

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 21 September 2020 - 08:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaya Purnama. (Foto : Instagram @basukibtp)

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaya Purnama. (Foto : Instagram @basukibtp)

Opiniindonesia.com – Mantan Napi penista agama Ahok tidak berubah asmongnya. Ngomong asal tanpa kendali. “Kalau saya Dirut Pertamina kadrun demo mau bikin gaduh”.

Kadrun adalah panggilan untuk “kadal gurun” yang mengarah pada umat Islam atau konteks Ahok mungkin peserta aksi demo 212 yang berhasil “memenjarakannya”. Kadrun dinilai panggilan rasialis Ahok.

Mereka yang biasa menjuluki kadrun adalah para doking, kodok Peking. Pengabdi Negara Cina, Islamophobis, serta agen yang berlindung di ketiak kekuasaan. Sebenarnya Ahok tak pantas jadi pejabat apapun. Di samping kinerjanya buruk juga ngomongnya gede. Sulit untuk memperbaiki karakter sompral bawaannya.

Komisaris Utama kok bongkar dapur Pertamina sendiri, malah menyeret Menteri segala. Ahok memang sok jago, sok kuasa, dan sok bersih. Peran Komisaris itu bukan marah-marah atau berkeluh kesah. Utamanya mesti membenahi dengan membuat langkah konkrit sesuai kewenangan. Apalagi cuma teriak mulut comberan bawa kadrun kadrunan dengan rasa sentimen.

Ngomong mau bersih bersih padahal orang juga tahu sapunya ‘kagak’ bersih. Gaji gede prestasi kerja tidak jelas. Orang yang buruk track record begini bisa ditempatkan di Pertamina, Komisaris Utama lagi. Pertamina rugi 11 Trilyun di bawah kendalinya. Presiden harus ikut bertanggungjawab karena Ahok adalah kroni dekatnya.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru