Cukong Politik Sangat Berbahaya bagi Keutuhan Negara Kesatuan RI

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 15 September 2020 - 17:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Polhukam, Mahfud MD. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)

Menko Polhukam, Mahfud MD. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)

Salah satu Pimpinan KPK, Nurul Ghufron, dalam kempatan dan dilokasi yang sama dengan pak Mahfud menyatakan bahwa, dalam kajian yang pernah dilakukan KPK, sebanyak 82 persen calon Kepala Daerah didanai oleh sponsor alias Cukong Politik.

Dari kenyataan ini Bung Rocky dengan tegas menyatakan juga bahwa jika dipilkada saja cukong politik sudah bisa mencapai 92 persen kontribusinya, maka dalam Pemilu Presiden berarti peranan para cukong ini bisa mencapai 100 persen. Fantastik sekali pernyatan bung Rocky Gerung ini.

“Saya juga percaya 92 persen kepala daerah dibiayai cukong, itu berarti 100 persen cukong membiayai kepala Negara” Ungkapnya saat diskusi disebuah kanal youtube.

Sehingga secara etika politik, Dia menyarankan kepada Mahfud MD untuk mundur saja jadi Menko, sebab dia harusnya tahu bahwa tempat yang beliau hidupi sekarang ini adalah markasnya para cukong.

Jika kita kembali lagi membicarakan cukong politik ini, sebelumnya Bung Rizal Ramli telah menyatakan dengan keprihatinan yang sama. Hal ini disebutkannya saat menyampaikan Judicial Riview (JD) pasal 222 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (4/9/20) lalu.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru