Kalau umumnya anggota DPR tak mendengar lagi suara rakyat, ya wajar. Karena saham mayoritasnya bukan milik rakyat, tapi milik para pengusaha yang membiayai mereka.
Suara rakyat sudah “dibeli putus” saat pemilu. Tepatnya ketika terjadi serangan fajar. 50 ribu sampai 100 ribu per suara.
Selesai! Rakyat yang suaranya sudah dibeli putus, ya gak pantas kalau berteriak. Karena sudah gak punya saham di gedung DPR.
Ini juga berlaku bagi banyak kepala daerah, dan mungkin juga presiden. Jadi, kalau mereka gak dengar rakyat, ya gak salah. Karena sebagian besar rakyat sudah dibeli suaranya saat pemilu.
Hukum yang tidak tegak lurus serta cost politik yang sedemikian tinggi menyebabkan korupsi makin subur.
Tradisi koruptif diwariskan turun temurun. Jadi, anda jangan hanya melihat case by case. Anda jangan terpukau dengan penangkapan Edhy Prabowo dan Julian Batubara oleh KPK.
Di balik penangkapan kedua menteri itu, justru seringkali faktor yang lebih menarik untuk dibahas adalah tokoh di belakangnya, partainya, posisi jabatannya, atau sepak terjang KPK itu sendiri. Hukum seringkali gak independen.
