Enak Jamanku Atau Enak Demokrasi?

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 8 Desember 2020 - 10:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Presiden Indonesia, Soeharto. /Instagram.com/@jejaksoeharto.

Mantan Presiden Indonesia, Soeharto. /Instagram.com/@jejaksoeharto.

Indonesia di bawah Jokowi periode pertama masih menikmati bulan madu demokrasi. Tapi memasuki periode kedua sekarang Indonesia berada dalam kondisi democratic-authoritarian ala Filipina minus gaya koboi Duterte yang suka dar der dor semaunya.

Wajah “democratic authoritarian” Indonesia ala Jokowi sekarang lebih dekat dengan wajah demokrasi otoriter di era Pak Harto yang banyak senyum mirip Jokowi tapi sering mematikan. Karena itu Jokowi sering mendapat julukan “Little Soeharto”.

Karena itu gagasan Indonesia kembali ke zaman Soeharto karena “luwih enak jamanku, to”, agak mengherankan karena era sekarang oleh beberapa kalangan disebut sebagai “Era Soeharto Mini”.

Gagasan people power sekarang muncul lagi setelah munculnya dugaan represi terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS). Sekembali dari eksile tiga setengah tahun di Arab Saudi HRS langsung terlibat dalam show down dengan pemerintah.

HRS terbuai oleh euforia penyambutan puluhan ribu pendukungnya saat mendarat dari eksile 10 November yang lalu. HRS langsung tancap gas dengan unjuk kekuatan puluhan ribu pendukungnya di Bogor dan di acara mantenan di rumahnya di Petamburan.

HRS masuk ke jebakan Batman dan sekarang berada pada posisi defensif. Ia harus menghadapi penyidikan polisi, dan sangat mungkin akan menghadapi tuduhan pidana yang bisa membawanya ke penjara sampai lewat pemilu 2024.

Ada upaya untuk melawan dengan melakukan barikade. Tapi, polisi dan tentara kelihatannya siap untuk melakukan “crack down” (penangkapan) maupun “crush down” penghancuran, kalau diperlukan.

Berita Terkait

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?
Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 13:34 WIB

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Berita Terbaru

Pers Rilis

Cision MCP Hadirkan Intelijen Konsumen ke Alur Kerja Sehari-hari

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:53 WIB