Ingin Indonesia Kuat? Tinggalkan Model Ekonomi Neoliberal ala Bank Dunia.

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 2 Januari 2019 - 21:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PINJAM MEMINJAM dalam bisnis biasa sekali, untuk berkembang perlu optimalkan leverage. Tapi jika negara meminjam dari lembaga multilateral (IMF, Bank Dunia) banyak prasyarat (conditionlaties) yang merupakan jebakan-jebakan neoliberalisme.

Belakangan ada juga pinjaman antar negara yang dirancang sebagai “loan-to-owned”, sengaja di-mark up agar macet sehingga bisa dimiliki/dikuasai dalam jangka panjang.

DR Rizal Ramli, penulis artikel.

Yang paling baik, tentu meningkatkan pembiayaan dalam negeri, termasuk dengan menaikkan tax ratio. Hal itu dilakukan Jepang dan China, yang kebangkitan ekonominya dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Mulai dari kebijakan terobosan, finance will follow.

Dalam hal ini, team ekonomi gagal, karena tax ratio mandeg di 10,5% GDP. Pendapatan seolah-olah tercapai, karena asumsi yg dibuat sengaja rendah seperti harga minyak mentah dan lain-lain.

Model peembangunan berlandaskan utang, neoliberalisme ala Bank Dunia, tidak akan pernah membuat Indonesia tumbuh tinggi seperti Jepang dan China (>10%) Karena jika tumbuh diatas 6,5%, pasti kepanasan, utang harus dikurangi.

Utang menjadi rem otomatis (automatic brake) untuk merem pertumbuhan Ekonomi jangan terlalu tinggi.

Jika Indonesia ingin tumbuh double-digit, jadi negara kuat dan hebat, segera tinggalkan model pembangunan ekonomi neoliberal ala Bank Dunia.

Tidak ada negara di dunia yg berhasil di dunia yg mengikuti model Bank Dunia, tidak di Latin Amerika, tidak di Asia & apalagi Afrika. (*)

[Oleh : DR Rizal Ramli. Penulis adalah ekonom dan mantan Menteri RI]

(*) Untuk membaca tulisan DR Rizal Ramli yang lainnya, silahkan KLIK DI SINI.

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru