Konflik Laut Cina Selatan dan Kesiapan Indonesia Menghadapinya

Opiniindonesia.com – Laut Cina Selatan memanas. Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, tiga kapal induk AS berpatroli di perairan Indo-Pasifik. Ketiganya adalah USS Theodore Toosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagen. Ratusan pesawat tempur canggih F18 dibawa oleh tiga kapal induk ini. Ini merupakan pertunjukan kekuatan angkatan laut AS secara besar-besaran di wilayah yang bergolak akibat meningkatnya ketegangan hubungan Cina-AS. Ini juga merupakan sinyal bahwa AL AS telah bangkit kembali setelah sempat mundur akibat diterjang pandemi covid-19 (tribunnewscom, 15 Juni 2020).

Sumber militer di Cina mengungkap, dalam sebuah insiden pada April silam, kapal perang kedua pihak saling berdekatan sejauh hanya 100 meter. Ini menunjukkan ketiadaan kepercayaan politik antara militer kedua negara. Hu Bo, Direktur Pusat Studi Strategi Maritim di Universitas Peking, mengatakan bahwa AS melakukan penyebaran baru, termasuk mengerahkan kapal serbu amfibi USS America. Sementara AL Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) melakukan hal sama (kontancoid, 17 Juni 2020).

Ketegangan ini bersumber dari lima hal berikut. Pertama, perang dagang Cina-AS. Cina, yang mengalami surplus perdagangannya dengan AS hingga US$ 300-an miliar, tak dapat diterima pemerintahan Presiden Donald Trump. Cina dituduh curang dalam perdagangan dan mencuri teknologi AS. Karenanya, Trump memberlakukan tarif tinggi bagi sejumlah produk Cina hingga berjumlah ratusan miliar dollar AS. Memang fase kesepakatan pertama telah dicapai kedua negara pada Januari. Namun, hanya mencakup sebagian kecil produk kedua negara.

Kedua, permintaan Trump agar Cina membantunya memenangkannya dalam pilpres November 2020 dengan cara mengimpor lebih banyak hasil-hasil pertanian AS ditolak Presiden Cina Xi Jinping. Memang Cina lebih ingin Trump kalah dalam pilpres untuk digantikan tokoh Partai Demokrat Joe Biden. Kemenangan Biden diharapkan dapat memulihkan hubungan baik Cina-AS. Maka, Trump meningkatkan tekanan pada Cina dengan menandatangani UU HAM Uighur yang menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Cina yang bertanggung jawab atas penahanan jutaan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Diperkirakan, Kongres akan dengan suara bulat menandatangani UU ini ((rmol,id, 18 Juni 2020).

Ketiga, saling menyalahkan AS-Cina terkait pandemi covid-19. Trump menuduh Cina lalai dan sengaja menutupi informasi soal corona hingga menyebabkan jutaan orang di seluruh dunia terpapar virus berbahaya itu dan menghancurkan ekonomi global. AS sendiri merupakan negara dengan kasus positif corona tertinggi di dunia, yakni lebih dari 2 juta orang dan lebih dari 100 ribu warganya meninggal. Akibat covid-19 ini juga membuat ekonomi AS terpukul hebat. Trump menganggap Cina harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan ekonomi global.

Keempat, Cina berencana memberlakukan UU Keamanan Nasional yang kontroversial atas Hongkong, Taiwan, dan Xinjiang. UU itu akan mengakhiri otonomi Hongkong sesuai perjanjian Inggris-Cina, menganeksasi Taiwan yang selama ini dilindungi AS, dan mencengkram lebih dalam Provinsi Xinjiang dengan mengubah demografi provinsi itu. Orang-orang Han, etnis utama Cina, yang kini sudah menjadi mayoritas di Xianjiang akan ditambah jumlahnya hingga etnis Uighur menjadi minoritas yang tidak signifikan di provinsi itu.

Kelima, AS mendesak Cina untuk menghentikan politik ekspansinya di Laut Cina Selatan. Memang situasi LCS belakangan ini memanas karena Beijing kian berani melakukan klaim wilayah-wilayah perairan milik negara lain di sana. Berbagai taktik dilakukan, mulai dari melarang pencarian ikan, menenggelamkan kapal, hingga membentuk wilayah administrasi di pulau-pulau di LCS secara sepihak. Salah satu insiden yang masih hangat adalah insiden West Capella bulan lalu di perairan Malaysia. Di tengah pengeboran lepas pantai yang dilakukan kapal West Capella, Cina mengirimkan kapal survei dan coast guard untuk melakukan pemindaian.

Menganggapnya sebagai provokasi, Malaysia mengirim kapal perang ke lokasi yang sama. Dalam insiden ini, AS ikut terlibat. Kapal perang AS yang mengawal kapal AL Malaysia menegaskan dukungan pada negara-negara ASEAN. AS menyebutnya sebagai “presence operation”, mengingatkan Cina bahwa AS hadir di LCS. Memang Cina secara konstan melanggar hukum laut internasional (Unclos) seperti yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu. Pada April, Cina menenggelamkan kapal Vietnam di Kepulauan Paracel. Pada bulan yang sama kapal perang Cina mengunci senjata radar mereka ke kapal AL Filipina, memberi sinyal seakan mereka akan menenggelamkan kapal itu. Selain itu, juga ada aktivitas pesawat tempur Cina yang tidak perlu.

Reed B. Werner, Deputy Assistant Secretary of Defense untuk wijayah ASEAN, Kementerian Pertahanan AS, juga memperingatkan Indonesia soal Cina yang semakin agresif, bahkan di tengah pandemi covid-19. Menurutnya, AS memberi perhatian khusus pada situasi di LCS. Komitmen AS adalah mewujudkan LCS yang bebas dari konflik, menghormati wilayah perairan masing-masing, dan menjunjung penyelesaian masalah secara damai.

Menurutnya, AS khawatir terhadap aktivitas Cina di LCS. Cina memaksa negara-negara ASEAN menyerahkan wilayah perairan mereka dan menghalangi akses ASEAN ke sumber daya laut yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Werner mengatakan, AS terus memonitor aktivitas Cina mulai dari pengerahan armada, kapal survei, hingga kapal penjaga pantai, termasuk ketika Cina mengganggu pengeboran lepas pantai oleh kapal Malaysia. Saat ini Cina sudah memiliki dua pulau buatan di LCS yang siap dengan alutsista. Untuk merepons Cina, menurut Werner, penting bagi negara-negara ASEAN bersatu mendorong mundur aktivitas Cina.Itu hal yang sangat kritikal. Tiap kali Cina melanggar Unclos, harus dilawan, katanya.

Soal militer, AS menerapkan strategi deterrence. Itulah sebabnya AS tetap berpatroli, menerbangkan pesawat, menggelar latihan militer, dan membentuk kerja sama pertahanan di LCS. AS juga mengingatkan Cina untuk tetap mematuhi code of conduct dan jangan mencoba menciptakan ketidakstabilan di LCS. Toh, Cina tak memiliki rekam jejak yang bagus soal mematuhi aturan internasional. ASEAN perlu bekerja sama untuk memastikan COC atau aturan internasional dipatuhi Cina. AS memang sedang membangun aliansi dengan ASEAN untuk menghadapi Cina. AS secara berkelanjutan terus membangun kapasitas militer negara-negara ASEAN. Selain itu, juga membangun kesadaran mereka terhadap wilayah maritim masing-masing dan membantu mereka untuk hal tersebut (tempoco.id, 16 Juni 2020).

Untuk mencegah konflik militer terbuka antara Cina dan AS, delegasi AS pimpinan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan bertemu Penasihat Negara Cina Yang Jiechi yang memimpin delegasi Cina di Pangkalan Udara Hickam, Hawai, pertengahan Juni lalu. Kedua delegasi akan membicarakan hubungan yang terus memburuk, di antaranya, masalah Korea Utara, Uighur, LCS, dan saling usir wartawan kedua negara sebagaimana dilaporkan Reuters (newsyahoo.com, 16 Juni 2020).

Nampaknya, kedua pihak tak akan mencapai kesepakatan, terutama menyangkut LCS. Kehendak AS agar Cina mundur dari LCS mustahil akan dipenuhi Cina. Selain di perairan ini terkandung minyak bumi dan gas yang sangat besar yang sangat diperlukan Cina untuk menunjang pertumbuhannya, LCS juga penting bagi geostrategi dan geopolitik Cina. Karena itu, ketegangan militer AS dan Cina di LCS yang melibatkan beberapa negara ASEAN — yakni, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina — masih akan berlangsung lama. Kendati kemungkinan kecil, bukan tidak mungkin konflik militer Cina-AS akan pecah di LCS.

Beberapa hari ini, beredar video wawancara dengan budayawan dan politisi Betawi Ridwan Saidi. Ia meminta bangsa Indonesia menghentikan pembicaraan tentang covid-19 dan fokus pada situasi di LCS. Menurutnya, perang antara AS dan Cina tak dapat dihindarkan. Dilihat dari kehendak AS untuk mengekang perkembangan Cina, memang bisa jadi perang tak terelakan. Buku “Destined for War” karya Graham Allison yang mengutip teori perangkap Thucydides menyatakan, “Ketika suatu kekuatan besar mengancam menyingkirkan lekuatan besar lain, hasilnya hampir pasti perang.”

Dan kalau perang terjadi hari ini, kemungkinan AS akan memenangkannya. Pasalnya, AS punya pangkalan militer di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Singapura, Australia, Diego Garcia, dan Guam. AS pun akan dibantu NATO dan India yang kini sedang terlibat konflik militer terbuka di perbatasan kedua negara. Kalau perang pecah, sulit bagi Indonesia untuk mengambil sikap netral. AS tidak akan membiarkan netralitas Indonesia karena kapal-kapal AS dan sekutu harus mendapatkan akses perairan Indonesia untuk memungkinkannya mencapai LCS melalui Selat Lombok, Laut Jawa, Selat Malaja, dan Natuna. Kapal-kapal perang AS dari Pasifik pun memerlukan perairan Indonesia dari Papua, Maluku Utara, sampai Kalimantan sebagaimana pengalaman perang di masa lalu antara AS dan Jepang.

Nampaknya, Indonesia sudah siap untuk itu. Terlihat dari kerja sama keamanan Indonesia-AS belakangan ini. Werner memuji sikap Indonesia yang dianggap telah mengambil sikap tepat dengan tidak terintimidasi oleh aktivitas Cina dan tetap menjunjung konvensi internasional. Sikap “berpihak” Indonesia kepada AS terlihat dari komitmen AS terus membantu Indonesia lewat latihan militer bersama, menyediakan bantuan keamanan, teknologi militer, serta pertukaran informasi soal situasi di LCS. Mengenai alutsista, Indonesia dan AS sedang berdiskusi untuk mengadakan helikopter Apache dan perlengkapan militer lainnya yang bisa meningkatkan keamanan maritim Indonesia. Soal latihan militer bersama, akan diperluas ke situasi-situasi yang kompleks untuk meningkatkan kemampuan Indonesia mengawasi dan menjaga wilayah perairannya (tempoco.id, 16 Juni 2020).

Pernyataan Werner ini, tentang situasi kompleks, bisa ditafsirkan sebagai persiapan Indonesia, bekerja sama dengan AS, menghadapi konflik militer terbuka AS-Cina. Kalau demikian, seluruh wilayah Indonesia akan menjadi medan perang. Dus, Indonesia akan menjadi sasaran pemboman, bahkan serbuan tentara infantri Cina. Apakah kita sudah siap? Sekali lagi masih ada jalan diplomasi untuk mencegah perang. Namun, situasi di LCS dapat bereskalasi ke konflik militer terbuka AS-Cina, yang dapat memicu perang dunia ke-3. Karenanya, militer dan rakyat Indonesia harus siap menyongsong keadaan yang tak diharapkan ini.

Oleh : Smith Alhadar, Penulis adalah Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education.