Mengapa Menteri BUMN Erick Tidak Menerapkan Prinsip Good Governance?

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 23 Juni 2020 - 12:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Erick Thohir bersama Jusuf Kalla, Jokowi, dan Maruf Amin. (Foto Instagram)

Erick Thohir bersama Jusuf Kalla, Jokowi, dan Maruf Amin. (Foto Instagram)

Opiniindonesia.com – Dalam rilis Jajaran baru Direksi & Komisaris PT Telkom terdapat 2 orang yg menurut hemat kami Erik Thohir kurang proven dan cermat,
Yakni Chandra Arie Setiawan sebagai Komisaris dan M Farin Rasyid sebagai Direktur Digital

PT Telkom adalah BUMN besar yang selevel dengan Pertamina yang valuasi aset & bisnisnya Ratusan Triliun. Seharusnya dalam pengangkatan pejabatnya jangan mengandung unsur conflict of interest.

Sungguh sulit dicerna bila Chandra Arie Setiawan CEO PT Sarana Global Indonesia (CGI) yang berbisnis sejak 2015 a/l proyek Telkom SKKL-LT kabel serat optik daerah Luwuk (Sulteng) sampai Tutuyan (Sultra).

Proyek ini termasuk yangg besar d kawasan Indonesia timur. Kabel serat optik membentang sepanjang 348 km melewati bawah laut hingga mencapai kedalaman 3000 m menembus laut Maluku.

Apakah mungkin Menteri BUMN Erik Thohir tidak tahu bahwa seorang Chandra Arie Setiawan ini banyak bisnis di Telkom? Apakah ada kaitan seorang Chandra Arie Setiawan ini adik salah satu Wakil Menteri saat ini?

Please, setelah banyaknya perwira aktif Polri dan TNI yang juga jelas-jelas menyalahi aturan (UU no 2/2002 tentang Polri dan UU no 34/2004 tentang TNI yang melarang Perwira Aktif), kini janganlah BUMN ditambah dengan kasus berbau KKN

Beban berat harus ditanggung BUMN kita yang kini terhuyung oleh Covid-19, juga beban negara yang mau menyuntik PMN ratusan triliun, janganlah dibebani dengan hal demikian.

Ingatlah BUMN itu soko guru Perekonomian yg harus kita jaga dan kawal dengan prinsip good governance dan good corporate governance. Kembalikan BUMN ke jalur yg benar.

Oleh : Andrianto, Penggiat anti KKN, pernah bertugas di beberapa BUMN

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru