Opiniindonesia.com – Jerawat itu pecah sebelum waktunya. Ketika dini hari tanggal 21 Mei 2019, KPU mengumumkan hasil perhitungan suara Pilpres 2019. Memang penghitungan suara sudah berakhir ditingkat nasional, namun perhelatan Akbar lima tahunan ini menyisakan berbagai persoalan, dimulai dari penggelembungan suara, DPT yang carut marut, surat suara sudah Tercoblos sebelum waktunya, kotak suara yang terbakar dan lain sebagainya. KPU seolah-olah ingin menyelesaikan masalah dengan menyapu problem yang ada ke bawah karpet. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan. Bahwa sejarah mencatat Pemilu 2019 menjadi pemilu yang terburuk dari sisi penyelenggaraan. Dan siapapun yang terpilih dalam proses yang tidak sehat ini, akan melahirkan suksesi kepemimpinan yang korup pula.
Ketika rakyat sudah tidak percaya dengan instrumen demokrasi, yaitu KPU dan Bawaslu, kita menjadi teringat sejarah perjuangan reformasi 1998. Ketika people power mengambil alih kekuasaan. Namun hasilnya menjadi zero sum game. Tidak terprediksi. Siapa yang kuat dia lah yang menang. Situasi saat ini sedang menuju ke arah yang serupa.
Dimanakah posisi Prabowo dan Sandi? Seperti awal kampanye, Prabowo dan Sandiaga hanyalah alat bagi rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Mulai dari tingginya harga-harga, terbatasnya lapangan pekerjaan, menggunungnya hutang luar negeri dan maraknya kriminalisasi ulama pada era pemerintahan Jokowi. Dan ketika ada pilihan lain selain Jokowi, maka pilihan itu jatuh pada Prabowo dan Sandiaga Uno.
Di sisi lain, keadilan dan kejujuran menjadi barang langka yang diimpikan rakyat Indonesia. Membanjirnya TKA asal RRC menjadi uneg-uneg kelas pekerja di Indonesia. Belum lagi pada era Jokowi, kartel bahan pokok tumbuh subur menekan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pergantian kepemimpinan menjadi harapan rakyat satu-satunya. Pemilu 2019 diharapkan dimenangkan oleh Prabowo Sandi yang diyakini lebih berpihak kepada rakyat Indonesia.
Namun kini, ketika pemilu 2019 memenangkan Jokowi Maruf Amin dengan menyisakan remah-remah kecurangan, tentu ceritanya akan berbeda ketika kemenangan petahana diraih dengan cara-cara yang bersih. Rakyat Indonesia sekarang justru memilih menyuarakan aspirasi mereka di jalanan sebagai jalan keluar spontan karena instrumen-instrumen demokrasi sudah tidak dipercaya lagi. Pada keadaan seperti ini, justru pemerintahan Jokowi cenderung memprovokasi dengan mengeluarkan daftar tokoh-tokoh yang dipantau, beberapa tokoh demokrasi bahkan mulai diamankan oleh aparat.
Peran pemerintah seolah-olah berhenti menjadi pengayom rakyatnya. Padahal Jokowi yang lahir dari gerakan people power, namun kini justru sibuk membungkam kritikan-kritikan yang ada. Kita tentu ingat ketika Walikota Solo, Jokowi menentang kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Toh Jokowi hanya ditegur, tidak sampai dikriminalisasi oleh Gubernur. Jauh berbeda kondisinya seperti sekarang, dimana kepala daerah yang tidak mendukung kebijakan di atasnya, justru dikriminalisasi, dicari-cari kasusnya. Sehingga era pemerintahan Jokowi, kental dengan pemanfaatan kekuasaan.
Oleh karena itu, pemerintah Jokowi gagal membaca peringatan jaman. Para menteri sibuk menyelamatkan bisnisnya masing-masing. Janji-janji tidak dipenuhi, suara rakyat diselewengkan. Sehingga polarisasi kedaulatan rakyat dilabeli gerakan makar. Targetnya hanya satu, memelihara status quo. Itulah pada akhirnya, Jokowi akan berhadapan dengan rakyat yang dahulu memberikan suaranya. Jadi segalanya menjadi logis, ketika people power bukan lagi persoalan untuk memenangkan Prabowo Sandi. Namun untuk menghentikan ketidakadilan dan ketidakjujuran rezim ini. Maka bertobatlah, mumpung ini bulan Ramadhan.
Oleh: Frank Wawolangi. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia.
