Perketat PSBB, Anies Dituduh Mau Jatuhkan Jokowi. Anda Waras?

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 16 September 2020 - 10:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto : Instagram @aniesupdate)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto : Instagram @aniesupdate)

Opiniindonesia.com – Seringkali, seorang kepala daerah dihadapkan pada dua pilihan. “Good looking” di mata penguasa dan pengusaha, atau ambil risiko buat warganya.

Kalau mau “good Looking“, ikuti penguasa dan ketua partai. Atau patuhi cukong. Dukung, apapun keputusan dan kemauannnya. Mau benar atau salah, abaikan. Jadilah “anak manis”.

Jangan ambil kebijakan kontroversial, apalagi bertentangan. Itu berisiko. Risiko dimusuhi. Risiko dibully. Risiko gak turun anggaran. Macam-macam risikonya. Apalagi penguasa punya pasukan buzzer plus dana Rp 90.45 M.

Jika anda hanya ingin “Good Looking” , berarti anda tak layak jadi kepala daerah. Anda lebih pantas jadi jongos. Jongos penguasa dan jongos pengusaha. Jongos biasanya ada otak, tapi sedikit. Ada hati, tapi mati. Mentalnya sudah kebeli. Tak punya kemandirian dalam bertindak.

Anies, gubernur DKI nampaknya memilih yang kedua. Kalau mau aman, tidak dibully, sedikit musuh, Anies gak perlu mengambil keputusan PSBB lagi.

Tapi, data Masifnya penyebaran covid-19 di DKI, risiko kematian yang tinggi, dan kapasitas rumah sakit yang terbatas, memaksa Anies harus mengambil keputusan berani. Suka tidak suka, harus dibuat keputusan itu.

Terhadap kebijakan PSBB ini, Anies dibully. Semua buzzer keluar dari sarangnya. Mereka dapat momentum. Sampai ada yang begitu emosional meminta Anies mundur.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru