Pilkada 2020 sedianya digelar 23 September, lalu diundur 9 desember. Mau diundur lagi? Ya ampuuun, kata para calon. Bandar bisa tekor.
Jelang pilkada desember 2020, para calon sudah keluarkan dana cukup besar. Setidaknya untuk mahar partai, biaya survei dan konsolidasi, serta biaya pemanasan kampanye. Kalau ditunda, semua biaya-biaya itu dipastikan akan membengkak.
Tentu, semua biaya itu bukan seluruhnya dari kocek pribadi calon. 92 persen melibatkan bohir, kata Mahfuz. Keterlibatan bohir disini menjadi faktor penting. Sebab, para bohir, terutama kelas kakap, punya akses untuk bisa menekan dan bahkan mengendalikan kebijakan.
Itu baru dana pencalonan. Belum lagi kalau bicara anggaran KPU. Pasti akan ikut bengkak. Di tengah defisit APBN, penundaan pilkada akan membuat negara makin berat. Sekarang aja sudah berat. Saking beratnya, bikin aturan baru agar bisa cetak uang.
Kalau pilkada ditunda, sampai kapan? Adakah yang jamin bahwa awal tahun 2021 pandemi berakhir? Makin lama ditunda, makin besar biaya yang harus dikeluarkan calon dan para bohir itu.
