Politik Luar Negeri Indonesia, Masih Bisakah Bebas dan Aktif?

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 31 Oktober 2020 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi (Foto: Kedubes AS)

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi (Foto: Kedubes AS)

Jika dari awal mengambil jalan konsisten “bebas aktif” mungkin konflik AS-RRC menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Namun kondisi itu kini berbeda.

Pilihan sulit di tengah pandemi dan krisis ekonomi. Kedatangan Pompeo bukan membawa berkah buat Pak Jokowi tetapi simalakama. RRC tidak akan tinggal diam.

Daleman Istana sudah diketahui. Jika Istana belok belok dalam bermain mesti ada bayaran. Mungkin mahal. Jokowi bukan semakin kuat, tetapi bisa goyah.

Ambivalensi selalu kalah di ujungnya dan loyalitas yang diragukan akan dieliminasi. Amerika yang menekan dapat memberi pil pahit bagi rezim.

Dulu Michael IMF datang Januari 1998 dan Mei 1998 Soeharto jatuh. Kini Oktober 2020 Michael AS datang entah jatuh atau bertahankah Jokowi. Yang jelas rakyat sudah mulai mendesak.

Pompeo sukses memainkan panggung diplomasi. Memang langkah kelas dunia. Sekali datang Natuna sudah di tangan.

Indonesia dibuat kebingungan menghadapi jasa-jasa investasi dan “debt-trap” RRC. Jokowi bukan figur idealnya AS, Jokowi juga mulai diragukan sebagai figur kuat pengaman kepentingan RRC.

Jokowi tidak aman. Jokowi tidak mengakar. Kasus RUU HIP dan UU Omnibus Law menempatkan Jokowi berhadapan dengan rakyat dan umat. TNI yang tergerus oleh Polri juga rentan untuk tetap menjadi pilar Jokowi.

Pompeo belum banyak bergerak tetapi sudah membuat belingsatan. Menusuk pertahanan yang memang dari dulu juga lemah.

Pompeo sukses. Moga pak Jokowi tidak lari ke gorong gorong.

Oleh: Rizal Fadilah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Berita Terkait

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?
Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 13:34 WIB

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Berita Terbaru