Politik Luar Negeri Indonesia, Masih Bisakah Bebas dan Aktif?

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 31 Oktober 2020 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi (Foto: Kedubes AS)

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi (Foto: Kedubes AS)

Opiniindonesia.com – Akhirnya memang Pemerintah kita kelas ayam sayur. Kedatangan Menlu AS Mike Pompeo sukses besar.

Utamanya adalah implikasi penandatanganan bersama Menlu Retno Marsudi mengenai Kepulauan Natuna yang bakal “diserahkan” menjadi lahan investasi AS.

Tentu target AS adalah membuat pangkalan militer. Penguatan strategis dalam perseteruan dengan China. Pompeo sukses.

Konflik Laut China Selatan memasuki babak baru. Bagian Indonesia akan menjadi pangkalan AS. China yang mengklaim Laut China Selatan sebagai milik warisan kesejarahan akan sedikit terganggu dengan sikap Indonesia.

Jika serius kerjasama dengan Amerika dapat dibayangkan marahnya China kepada komprador Indonesianya. Entah langkah catur apa yang akan dimainkan.

Melihat Michael Pompeo yang sedang menandatangani “kesepakatan” di meja dan Menlu RI Retno Marsudi berdiri tertunduk agak prihatin juga. Akhirnya menyerah dan Luhut pun “nyumput”.

Teringat dahulu menjelang runtuh Orde Baru, Soeharto Januari 1998 menandatangani pinjaman IMF sementara Michael Camdessus berdiri sambil bersedekap. Gagah dan sukses.

Investasi AS di bagian terluar kepulauan Natuna menjadi fase awal masuknya kepentingan AS ke kawasan.

Dengan dalih pengamanan teritorial Indonesia, AS akan bebas hilir mudik di kepulauan Natuna. Faktualnya adalah optimalisasi fungsi pangkalan militer AS di area.

Jokowi yang awal ketar ketir kini justru berposisi terjepit antara dua tekanan AS dan RRC. Ikatan kuat dan matang dengan RRC harus terbentur ultimatum AS.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru