Opiniindonesia.com – Kerugian Konstitusional atau Legal Standing atau Kedudukan Hukum adalah syarat mutlak bagi seseorang atau sekelompok orang atau sejumlah besar orang bila ingin mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi suatu UU atau Perpres , PP , Kepmen atau Peraturan2 lainnya yang menyangkut Kebijakan Publik .
Kerugian Konstitusional itu artinya si pemohon gugatan tersebut dirugikan oleh berlakunya UU atau Peraturan2 lainnya sehingga ia atau mereka berhak mengajukan gugatan ke MK .
Dengan diberlakukannya UU no 7 tahun 2017 pasal 222 yang menentukan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah telah membatasi Capres – Cawapres yang maju dan sekaligus membatasi jumlah dan kapasitas Calon yang dipilih rakyat .
Rakyat hanya disodori pilihan yang terbatas jumlahnya , terbatas kualitasnya dan terbatas harapannya . Pembatasan ini sering dikenal sebagai Presidential Treshold ( PT ) ,
Padahal ada putra terbaik bangsa yang mempunyai kualitas sangat memenuhi syarat untuk menjadi Presiden namun karena persyaratan Treshold tersebut yang bersangkutan menjadi tertutup kesempatannya untuk mencalonkan diri dan rakyat yang menjadi pemilih dirugikan karena kesempatan memilihnya juga tertutup .
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
