Presidential Treshold Merugikan Hak Konstitusional Warga

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 29 September 2020 - 15:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Analis Abdulrachim K. (Foto : channel9.id)

Analis Abdulrachim K. (Foto : channel9.id)

Akibat adanya PT ini maka rakyat secara konstitusional dirugikan bila dikaitkan dengan tujuan2 kemerdekaan yang tercantum dalam UUD 45 terutama didalam Mukadimah seperti menuju masyarakat adil dan makmur dan memajukan kesejahteraan umum.

Presiden yang terpilih menjadi tidak maksimal kompetensinya , kemampuannya untuk mengelola masalah2 negara termasuk didalam memilih dan mengangkat para menterinya yang melaksanakan kebijakan2 nya sehingga rakyat dirugikan dalam banyak hal.

Misalnya naiknya harga bahan pokok , kenaikan harga Tarif Dasar Listrik , kenaikan iuran BPJS , harga bbm tidak turun2 walaupun harga internasional anjlok sangat dalam sampai pernah mencapai minus $13 / barrel . Semua hal diatas adalah kebutuhan pokok rakyat yang diperlukan dalam kehidupannya se-hari2 .

Selain itu dengan adanya Presidential Treshold ini juga akan mendorong terjadinya korupsi karena pada umumnya Calon Presiden dan Wakilnya tidak mungkin mempunyai cukup uang untuk membiayai kampanye, kunjungan2, biaya media, biaya pertemuan2, biaya hotel, biaya operasional dll yang jumlahnya sangat besar.

Sehingga harus didukung oleh para pemodal dan akhirnya berhutang budi kepada mereka yang nantinya bila berhasil menang, Presiden harus membalas budi dengan memberikan ijin2 khusus dan hak2 istimewa kepada para pemodal itu dan menimbulkan perilaku korupsi yang 4besar pula.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru

Pers Rilis

Qualcomm dan Samsung Perluas Kolaborasi Snapdragon

Kamis, 23 Jul 2026 - 09:07 WIB

Pers Rilis

“NI NO KUNI: CROSS WORLDS” HADIRKAN LAYANAN GLOBAL TERPADU

Kamis, 23 Jul 2026 - 09:00 WIB