Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, Menuju Konsep Kekuasaan Hegemoni

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 28 Oktober 2020 - 08:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Instagram @kyai_marufamin)

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Instagram @kyai_marufamin)

Di lain pihak upaya mengakomodasi kekuatan oposisi setengah-setengah justru menimbulkan kecemburuan di kalangan sebagian massa pendukung, parpol lawan, dan massa lawan.

Mereka inilah yang sekarang tergabung dalam gelombang massa anti UU Omnibus Law.

Mungkin bekerjasama dalam skenario kelompok yang kecewa dan terancam, partai politik yang ingin menjadi unggulan pada 2024, dan lawan politik yang sekarang direkrut dalam kekuasaan.

MENGHADAPI PERLAWANAN

Perlawanan dari oposisi ini membuahkan prningkatan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Maaruf ,yakni hanya 45,2% responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf, sebaliknya 52,5% responden menyatakan tidak puas menurut Litbang Kompas.

Ketidakpuasan masif atas kinerja pemerintahan Jokowi- Maaruf membuktikan mungkin tidak hanya melemahnya relasi sosial, tetapi pemerintah telah menjalankan model kekuasaan hegemonik.

Hegemoni adalah upaya mempertahankan dominasi dan upaya mensubordinasi mayoritas secara terus menerus.

Hegemoni ditengarai oleh sikap keras kepala rejim dan pepatah “anjing menggonggong ,khafilah tetap berlalu”. Pemegang kendali dari segala upaya itu disebut sebagai kelas hegemonik.

Adanya kelas hegemonik ini bisa dirasakan pada saat kritik masyarakat tidak lagi didengar.

Anggota kelas hegemonik memandang hanya merekalah yang layak berada di lingkar kekuasaan, sedang elit lain tidak memiliki kimia yang sama menjadi kelas superior yang bekerja diam-diam dengan penuh kelicikan.

Mereka merasa memiliki previlege sebagai kelas berbeda dan menempatkan mayoritas berada di bawah kendalinya.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru