Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, Menuju Konsep Kekuasaan Hegemoni

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 28 Oktober 2020 - 08:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Instagram @kyai_marufamin)

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Instagram @kyai_marufamin)

MEMAKAI KACAMATA KUDA

Dalam mempertahankan hegemoni , salah satu strateginya ialah mengkonstruksi pendapat umum berdasarkan kepentingannya saja.

Dalam kasus kritik atas Omnibus Law pemerintah mengkonstruksi opini publik bahwa kita membutuhkan investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata pihak mayoritas yang disubordinasi tidak berpikir demikian.

Hal inilah yang melahirkan gelombang resistensi. Karena masyarakat rupanya lebih membutuhkan keadilan sosial.

Apalah artinya investasi merajalela, kalau tidak menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Celakanya kalau resistensi berupa gerakan massa tersebut ditunggangi kepentingan politik lain untuk penggulingan kekuasaan.

Berdasarkan pengalaman, gerakan resistensi ini sulit dihentikan, kecuali dilakukan kompromi substansial.

Sedangkan pola kekuasaan hegemonik dengan kacamata kudanya sulit ditransformasi dengan cepat. Karena itu ketegangan antara kelas hegemonik dan gerakan resistensi diperkirakan masih berlangsung lama.

JOKOWI SENDIRIAN MENANGGUNG BEBAN

Saat ini merupakan periode krisis terberat dalam pemerintahan Jokowi-Maaruf. Pandangan kekuasaan yang rigid diimplementasikan saat Indonesia terserang pandemi Covid 19.

Jokowi-Maaruf kini berhadapan dengan rakyat yang putus asa, yang mungkin akan menuai perlawanan jika model kekuasaan hegemonik tetap digunakan.

Dalam menghadapi perlawanan Jokowi tidak lagi memiliki basis pendukung yang loyal (relawan) karena relasi sosialnya yang telah rusak.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru