Toleransi di China, Berdasarkan Pengalaman

PANDANGAN PERTAMA melihat langsung 3 kota besar di China secara langsung membuat saya terheran-heran, mengapa Negeri Tirai Bambu yang terkenal dengan paham komunisme bisa melindungi umat beragama, bahkan terbesit dalam hati, apakah saya sedang di Indonesia atau China?

Pada kesempatan yang sangat berharga ini saya melihat langsung kaleidoskop kerukunan bermasyarakat di China.
Kerukunan antar umat beragama, antara umat beragama dengan tidak beragama, dan antar masyarakat tidak beragama mengubah tendensiusme saya terhadap Negeri China.

Awalnya saya memiliki paham Negeri China sangat intoleran terhadap kerukunan antar manusia, khususnya terhadap masyarakat yang beragama.

Negara komunis yang kerap berprinsip bahwa agama dapat merusak tatanan kehidupan negara, bahkan dapat menjadi ancaman bagi jalanya roda pemerintahan. Tendensiusme ini luntur ketika melihat langsung kehidupan masyarakat di Kota Beijing, Nanjing, dan Shanghai.

Masyarakat yang hidup di 3 kota besar tersebut sangat toleran terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali, bahkan pemerintah membangun rumah ibadah untuk masyarakat yang beragama seperti Masjid, Gereja, dan Wihara.

Tidak hanya itu, lembaga/organisasi keagamaan juga aktif tanpa ada larangan dari pemerintah.

Hubungan Negara – Agama di China

China merupakan negara yang memiliki ideologi komunisme, namun saat ini saya melihat ideologi komunisme yang lebih moderat. Ideologi komunisme moderat terpancar dari kerukunan masyarakatnya.

Sebagian besar masyarakatnya tidak beragama atau ateis, masyarakat yang lebih menghormati nilai- nilai leluhur pada sistem kerajaan. Masyarakat yang kerap menjaga nilai – nilai kebudayaan pada sistem kerjaan di China.

Meskipun demikian, dari hasil tinjauan beberapa referensi menyebutkan masyarakat China lebih mengutamakan nilai – nilai kebudayaan China sejak kerajaan Dinasti Shang sampai saat ini.

Nilai – nilai kebudayaan tersebut yang menjaga China dari pengaruh dunia luar, khususnya Negara Barat.

Negara China yang berideologi komunisme saat ini lebih terbuka terhadap perkembangan peradaban manusia, pemerintah China kerap mentolerir paham keagamaan masuk ke China, bahkan membangun rumah – rumah ibadah bagi masyarakat yang beragama.

Sifat komunisme melekat pada sistem pemerintahan, pemerintah tidak melarang aktivitas keagamaan di China selagi tidak merusak nilai – nilai kebudayaan China. Disatu sisi, ateisme pemerintah China berguna untuk melahirkan keadilan bagi seluruh umat beragama.

Jika terdapat beberapa aktivitas keagamaan dari suatu agama yang dapat menganggu nilai kebudayaan China akan mendapat perlakuan yang tegas oleh Pemerintah China dengan tujuan melindungi nilai kebudayaan China, melindungi pemeluk agama lainnya, dan melindungi masyarakat yang tidak beragama.

Disini lah letak hubungan negara – agama yang saya amati di Negeri Tirai Bambu.

Antisipasi Isu China Menjadi Isu Nasional

Akhir-akhir ini muncul aksi protes dan berita – berita terkait kondisi China di Tanah Air khususnya isu keagamaan yang sedang menghangat yaitu UIGHUR di Propinsi Xinjiang dan pelarangan atribut Natal di Propinsi Hebei.

Beberapa masyarakat di Tanah Air sangat wajar jika melakukan aksi protes sebagai wujud jiwa korsa sesama Iman, juga wujud sebagai aksi kemanusiaan dalam tataran global.

Mereka perlu diapresiasi atas aksi protes tersebut asalkan mereka melakukannya dengan niat baik tanpa ada muatan politis. Sebaliknya, kita juga perlu mengecam aksi protes tersebut jika aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik.

Aksi protes belakangan ini sudah tepat karena lokasi aksi protes sudah tepat dilakukan di Kedutaan Besar China di Jakarta, tetapi aksi protes ini menjadi tidak tepat jika mekait-kaitkannya dengan pemerintah Indonesia atau sebagai intrik untuk menekan pemerintah agar melakukan nota keberatan kepada pemerintah China.

Hubungan diplomatik Indonesia – China saat ini sangat harmonis, maka wajar apa yang terjadi di China kerap menjadi ‘komoditi politik’ bagi kelompok yang kurang menyukai gerak gerik pemerintahan saat ini.

Terlepas dari itu semua, banyak hal produktif yang harus kita fokuskan pada Negeri sendiri untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maju berlandaskan Pancasila.

Komoditi politik yang layak dimunculkan harusnya berasal dari fenomena – fenomena yang terjadi dalam Negeri sebagai bahan evaluasi untuk mendekati Indonesia menjadi Negara Maju.

[Oleh : Herbeth Marpaung, Ketua Bidang Hubungan Internasional PP GMKI Masa Bakti 2016-2018, Delegasi Studi Banding Kepemudaan GMKI ke China]