Tragedi Krakatau Steel

- Pewarta

Selasa, 9 Juli 2019 - 08:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Opiniindonesia.com – Gonjang ganjing kebangkrutan salah satu Industri Strategis kita PT Krakatau Steel memprihatinkan. Ini bukan semata disebabkah lemahnya manajemen internal perusahaan akan tetapi karena Pemerintah lalai memberi perhatian dan prioritas pengembangan pada BUMN. Orientasi kebijakan tidak pada proteksi untuk memelihara industri kebanggaan nasional, malah sebaliknya yang terjadi adalah “pelepasan” dan penjualan aset aset strategis negara. Atau terlalu membuka keran impor sehingga terkesan “sengaja” menghancurkan aset strategis negara.

Produksi baja kita 6-7 juta ton per tahun, canangan klaster 10 juta baru tahun 2025. Bandingkan dengan China yang 1 milyar ton per tahun. Korea saja cuma 60 juta ton dan Jepang 80 juta ton per tahun.

Pastilah akan terjadi pembantaian di ladang persaingan. Belum lagi beredar beji dan baja ilegal China di pasaran. Harga murah baja impor China sangat memukul Krakatau. Pemerintah tidak melakukan intervensi.

Akhirnya tentu yang terjadi adalah PHK karyawan meski dengan bahasa “restrukturisasi” dan “pengalihan” ke anak perusahaan.

PT Krakatau Steel bersama PT PAL, PT DI, PT INTI, PT Pindad, PT KAI, PT Dahana, PT Boma Bisma, dan PT LEN adalah Industri Strategis yang eksisensi dan pengembangannya menunjukkan kekuatan dan kehebatan bangsa Indonesia. Menyangkut hajat orang banyak, menghasilkan nilai tambah SDA, serta berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

PT Krakatau Steel nampaknya “dilepas” dari perhatian dan prioritas. Bahkan Pemerintah lebih condong membangun industri baja swasta dengan mengundang investasi asing sebagaimana yang menjadi “kesukaannya”.

Di Batu Licin Kalsel berdiri perusahaan patungan dengan saham mayoritas China Nikel Resources. Begitu juga di Morowali Sulteng Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) produk pabrik baja China menyaingi secara tak sehat Krakatau Steel.

Kini kita butuh pemerintahan yang peduli dan memiliki nasionalisme tinggi dalam membangun industri. Jangan mengelola negara dengan semata kacamata bisnis.

Asing berinvestasi demi keuntungan diri dan negaranya. Capital flight selalu terjadi. Inilah yang disebut penjajahan terselubung. Dengan memperbanyak investasi industri baja asing maka itu sama saja dengan membunuh perusahaan nasional sendiri. Krakatau Steel tidak lagi menjadi industri strategis.

Keberadaannya dihancurkan sendiri oleh diri kita, kebijakan kita, pemerintah kita. Kasihan karyawan bangsa kita.

Pola pengelolaan negara dengan semata bisnis, apalagi berorientasi komisi, tentu telah melenceng dari cita cita untuk apa kita merdeka dan bernegara. Penguasa harus menjadi negarawan yang berfikir dan berkhidmat bagi kebahagian warga negara ke depan. Membangun peradaban dan kesejahteraan. Bukan semata infrastruktur yang memukau tapi memukul. Membunuh dan menghancurkan. Menggadaikan dan menjual.

Kita butuh pemimpin yang pejuang bukan pecundang dan pedagang. Atau berkaliber penghutang yang otaknya hanya dipenuhi dengan fikiran atau lamunan uang, uang, dan uang.

Oleh: M Rizal Fadillah. Penulis adalah Pemerhati Politik.

Opini ini sudah dipublikasikan Kontenislam.com.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru