PERTAMA, JUALAN utama petahana dan tim suksesnya adalah kinerja dan prestasi kabinet kerja selama 4 tahun menjabat yg menurut beberapa survei mendapat sentimen positif masyarakat.
Kinerja Mentan yg seperti ini jelas blunder dan memalukan, mengingat salah saru opsi penting dari Prabowo Sandi sebagaikompetitor di Pilpres 2019 adalah justru terkait persoalan ekonomi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat, yaitu sulitnya lapangan pekerjaan, anjloknya nilai tukar rupiah dan tingginya harga kebutuhan pokok.
https://opiniindonesia.com/2018/10/25/dana-kelurangan-dan-ujaran-sontoloyo-jokowi/
Oleh karena itu, ungkapan perbedaan data beras versi Kementan dengan BPS tentu saja mencederai kepercayaan publik dan berdampak negatif terhadap elektabilitas Presiden Joko Widodo.
Kedua, tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin sering kali berargumen bahwa kelemahan pihak oposisi dalam mengkritik capaian dan prestasi pemerintah adalah tidak berdasarkan data yang valid dan akurat.
Dengan kata lain, pihak oposisi selalu disindir tidak berdasarkan data yang benar, melainkan hanya asumsi dan dugaan semata, begitu juga sebaliknya. Kecuali mengunggulkan kinerjanya, sebagai petahana Jokowi punya keterbatasan untuk melempar janji-janji lagi, manakala banyak janji yang sejak 2014 masih belum terealisasi.
Sementara Prabowo-Sandi saat ini punya kesempatan bagus untuk mengkritisi kebijakan dan capaian pemerintah saat ini, yang diklaim bersumber dari data terbaru.
Ketiga, ironisnya data BPS sering kali malah menjadi data rujukan bagi tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin terkait kritik yang sering kali diungkapkan oposisi. Elit-elit politik di kubu petahana senantiasa menjadikan data BPS sebagai patokan berargumen, seperti misalnya soal polemik angka kemiskinan di Indonesia saat ini.
Nah, jika kemudian data pembantu presiden (Kementan) sendiri berbeda dengan data BPS, lalu data mana yg bisa dipercaya? Ini bisa menggerus kepercayaan publik karena salah satu dari lembaga tersebut bernuansa menyebarkan data-data yang tidak sahih (hoax), apalagi menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari.
Baca Juga:
CMEF 2026 Resmi Ditutup di Shanghai, Tampilkan Inovasi Medis Global dan Tren Industri Masa Depan
Terbitkan Laporan ESG 2025, Hikvision Dorong Pembangunan Berkelanjutan Lewat “Tech for Good”
Oleh karena itu, problem perbedaan data beras dan pertanian ini harus terus menjadi diskursus publik. Sebab, perbadaan data beras ini sangat menentukan arah dan kebijakan pembangunan pertanian ke depan dan berimbas pada tidak terkendalinya harga komoditas pertanian di pasaran.
Sebelumnya Prabowo Subianto sudah menggaungkan pentingnya swasembada pangan, air dan energi, bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
[Oleh : Igor Dirgantara, Direktur Survey & Polling (SPIN)]
