Awas Jebakan Monopoli, terkait Penempatan TKI ke Saudi Satu Kanal

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 5 Januari 2019 - 21:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bukan saja soal sebagian mereka tidak punya keterampilan yang cukup, namun negara penerima tidak menjamin perlindungan tenaga kerja asing sehingga majikan bisa berbuat sewenang-wenang bila dianggap TKi tidak becus atau bahkan melakukan pelecehan seksual.

Jadi bila soalnya pada pengawasan terhadap perusahaan jasa pengiriman TKI, mestinya kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus dioptimalkan. Bila perlu diaudit apakah BNP2TKI sudah melakukan tata-kelola perlindungan dan penempatan TKI dengan baik.

Kedua, Permenaker 291/281 juga tidak mengatur batas waktu bagi perusahaan jasa TKI beroperasi. Maka perusahaan-perusahaan abal-abal atau perusahaan jasa TKI yang lama tidak beroperasi bisa mengirim TKI tanpa memahami kondisi kekinian persoalan ketenakerjaan di Arab Saudi.

Bagaimana misalnya bila perusahaan tersebut sudah lama tidak beroperasi mengirimkan TKI, apakah paham masalah perlindungan tenaga kerja asing terbaru di sana? Masih untung kalau paham, bisa jadi sang perusahaan ini malah lepas tangan bahkan tidak peduli setelah menerima $1800 perkepala.

Maka wajar saja, kedubes2 di negara penerima TKI banyak menerima TKI bermasalah yang kesulitan dipulangkan karena perusahaan penyalur TKI tidak bertanggung jawab, merasa tugas telah selesai yakni mengirimkan TKI ke negara penerima, sementara bila TKI bermasalah akan menyerahkan tugas Kedubes Indonesia cuci piring.

Dalam Permenaker disebutkan soal persyaratan bagi perusahaan untuk beroperasi paling sedikit 5 tahun. Secara tehnis hal ini rawan dipermainkan karena tidak ada batas rentang waktu. Ah..jij tau sendiri kan banyak ‘raja’ olah di negeri ini.

Apapun bisa di’olah’ yang penting jij untung ikke juga untung, begitulah bunyi nada kolusi dan nepotisme Indonesia. Semuanya menjadi ‘aturable’.

Berita Terkait

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?
Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 13:34 WIB

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Berita Terbaru

Pers Rilis

Cision MCP Hadirkan Intelijen Konsumen ke Alur Kerja Sehari-hari

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:53 WIB