Bukan saja soal sebagian mereka tidak punya keterampilan yang cukup, namun negara penerima tidak menjamin perlindungan tenaga kerja asing sehingga majikan bisa berbuat sewenang-wenang bila dianggap TKi tidak becus atau bahkan melakukan pelecehan seksual.
Jadi bila soalnya pada pengawasan terhadap perusahaan jasa pengiriman TKI, mestinya kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus dioptimalkan. Bila perlu diaudit apakah BNP2TKI sudah melakukan tata-kelola perlindungan dan penempatan TKI dengan baik.
Kedua, Permenaker 291/281 juga tidak mengatur batas waktu bagi perusahaan jasa TKI beroperasi. Maka perusahaan-perusahaan abal-abal atau perusahaan jasa TKI yang lama tidak beroperasi bisa mengirim TKI tanpa memahami kondisi kekinian persoalan ketenakerjaan di Arab Saudi.
Bagaimana misalnya bila perusahaan tersebut sudah lama tidak beroperasi mengirimkan TKI, apakah paham masalah perlindungan tenaga kerja asing terbaru di sana? Masih untung kalau paham, bisa jadi sang perusahaan ini malah lepas tangan bahkan tidak peduli setelah menerima $1800 perkepala.
Maka wajar saja, kedubes2 di negara penerima TKI banyak menerima TKI bermasalah yang kesulitan dipulangkan karena perusahaan penyalur TKI tidak bertanggung jawab, merasa tugas telah selesai yakni mengirimkan TKI ke negara penerima, sementara bila TKI bermasalah akan menyerahkan tugas Kedubes Indonesia cuci piring.
Dalam Permenaker disebutkan soal persyaratan bagi perusahaan untuk beroperasi paling sedikit 5 tahun. Secara tehnis hal ini rawan dipermainkan karena tidak ada batas rentang waktu. Ah..jij tau sendiri kan banyak ‘raja’ olah di negeri ini.
Apapun bisa di’olah’ yang penting jij untung ikke juga untung, begitulah bunyi nada kolusi dan nepotisme Indonesia. Semuanya menjadi ‘aturable’.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya






