Awas Jebakan Monopoli, terkait Penempatan TKI ke Saudi Satu Kanal

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 5 Januari 2019 - 21:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nah lantas bagaimana dengan perusahaan baru yang mempunyai kinerja bagus dan memahami update perkembangan ketenagakerjaan di Saudi akan tetapi belum beroperasi selama 5 tahun. Ini artinya pemerintah tidak membuka ruang kesempatan berusaha bagi perusahaan-perusahaan baru.

Oke-lah pemerintah menganggap mereka masih piyik karena perusahaan baru, akan tetapi apakah pemerintah menyediakan mentorship atau coaching bagi perusahaan-perusahaan baru sehingga kegiatan operasi pengiriman memenuhi standard ketenagerjaan setempat atau host country. Dan yang paling panting adalah bagaimana menjadikan TKI dapat pekerja dengan tenang dan aman.

Barangkali ada semangat untuk menjaga standard perlindungan pengiriman TKI, karena itu disebutkan dalam Permenaker 291 minimal beroperasi 5 tahun, Namun apakah perusahaan lama dapat menjamin perlindungan TKI, sebab bisa jadi perusahaan ini sudah lama tidak beroperasi.

Sebutlah perusahaan jasa TKI cap ‘Kuda terbang’ ini mati suri 10 tahun tapi masih punyai ijin berusaha, maka bisa diperkirakan perusahaan cap Kuda Terbang ini malah blas geblas-geblas gak paham soal kondisi terbaru di Saudi. Nah silahkan anda menggaruk-garuk kepala.

Saya teringat petuah Ronald Wilson Reagan – mantan Presiden Amerika 40, tugas pertama pemerintah adalah melindungi rakyat bukan sekedar mengatur saja. Jadi hemat saya, bila Permenaker paling gres 291/2018 tidak memberikan jaminan perlindungan TKI sebaiknya permenaker ini dibatalkan.

After all tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyatnya dimanapun berada termasuk TKI agar mereka dapat pekerja dengan rasa aman dan bermartabat.

Jakarta, Ba’da Ashar (*)

[Oleh : Dian Islamiati Fatwa. Penulis adalah Mantan Wartawan ABC dan Politisi Muda PAN]

(*) Untuk membaca tulisan Dian Islamiati Fatwa yang lainnya, silahkan KLIK DI SINI.

Berita Terkait

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?
Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 13:34 WIB

Ketika Layar TV Membesar, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Berita Terbaru

Pers Rilis

Cision MCP Hadirkan Intelijen Konsumen ke Alur Kerja Sehari-hari

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:53 WIB