Debat Pilpres, Pengadilan Rakyat terhadap Jokowi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 4 Januari 2019 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mengapa Ahmad Dhani jadi tersangka ujaran kebencian, tapi tidak berlaku bagi oknum Ansor yang melakukan hal yang serupa? Mengapa persekusi kepada para ulama dibiarkan? Termasuk yang dilakukan oleh oknum kepala BIN daerah. Tidakkah itu pelanggaran hukum? Mengapa pelaku bom molotov di depan rumah Mardani Ali Sera dan di arena panggung 212 tak terungkap?

Kedua, soal janji. Prabowo-Sandi dipastikan akan menanyakan soal janji politik Jokowi di tahun 2014. Anda bilang tak akan impor beras, kedelai, ikan, sayur dan buah. Kenapa anda impor? Anda bilang tak akan menaikkan harga BBM, kenapa sudah 12 kali naik?

Anda bilang kabinet ramping dan akan diisi mayoritas dari kalangan profesional, kenapa sekarang gemuk dan diisi oleh para politisi parpol? Anda bilang akan beli kembali Indosat, mana buktinya? Anda bilang akan produksi mobil Esemka, kenapa sampai sekarang belum? Sudah sebelas tahun anda diberi kesempatan, tapi belum juga terbukti.

Anda bilang ekonomi di bulan Oktober-November tahun lalu akan meroket, mengapa jadi terpuruk? Anda janjikan 10 juta lapangan kerja, kenapa gak anda penuhi? Anda bilang dolar di masa kepemimpinan anda akan turun dan stabil di angka 10 ribu. Kenapa di atas 15 ribu? Anda janji akan membuat Pertamina lebih maju dari Petronas, mana buktinya? Anda janji negara tak akan hutang. Tapi kenapa tambahan hutangnya luar biasa besar?

Ketiga, soal demokrasi. Publik semua tahu bahwa media ketakutan untuk mengkritisi pemerintah. Hampir semua media tidak berani memberitakan sesuatu yang bisa merugikan anda. Kasus yang paling transparan dan kasat mata adalah Reuni 212. Hanya satu saja TV swasta yang berani menayangkan.

Jawab yang jujur apakah anda sengaja menekan media untuk membunuh demokrasi? Akibatnya, peringkat Indonesia sebagai negara demokrasi merosot jauh, dari 48 menjadi 68 dari 167 negara. Orang memakai kaos dan atribut PKI bebas. Padahal TAP MPRS No 25 Tahun 1966 jelas melarangnya. Tapi kenapa orang pakai kaos dan atribut 2019GantiPresiden disweeping oleh oknum aparat, anggota legislatif dan ormas? Padahal mereka tidak melanggar aturan.

Hampir pasti semua pertanyaan di atas akan diajukan oleh Prabowo-Sandi saat debat pilpres. Ingat, debat tiga kali, ditonton hampir semua pemilih, dan sangat berpengaruh bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Jika incumbent tidak bisa memberi jawaban yang meyakinkan rakyat, nasibnya kelar. Rakyat akan mengadili dengan cara tidak memilihnya.

Jakarta, 4/1/2019. (*)

[Oleh : Tony Rosyid. Penulis adalah pengamat politik dan pemerhati bangsa]

(*) Untuk membaca tulisan Tony Rosyid yang lainnya, silahkan KLIK DI SINI.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru