Kasus E-KTP Menjadi Komoditas Politik Seperti BLBI

KPK hendaknya tidak melakukan taril ulur madalah tersangka E-KTP. Rakyat sungguh dudah bosan dan jenuh memantau penyelesaian masalah E-KTP yang tak kunjung rampung, sehingga menimbulkan kesan jado maiman politik menekan pihak yang terkait, atau bahkan bisa dianggap mengindikasikan praktek pemerasan.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata kembali mengarkan telah menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Alexander Marwata, menyebut tersangka baru itu berasal dari unsur birokrat dan swasta.

“Ada birokrasi dan ada swasta,” kata Alexander Marwata di kantornya, 31 Juli 2019 kepada Wartawan di Jakarta.

Angin segar ini berhembus bersama santernya beredar informasi terdapat dua orang yang menyandang status tersangka baru dari dalam.kasus mega proyek ini.

Tetapi Alrcsnder Marwata justru menyebut ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka baru. 

Meski demikian, dia masih enggan mengungkap identitas para pihak yang telah berstatus tersangka itu. Dia cuma berjanji akan menyampaikan pengembangan penanganan perkara korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu di konferensi pers. 

Alecander Marwata mentatakan saatnya nanti pasti akan segera diumumkan. Tapi toh warga masyarakat yang merasa sangat dirugikan oleh proyek triliunan rupiah yang tidak masuk akal sehat itu jadi merasa semakin adanya permainan atau sekedar mencari populeritas belaka. Hingga kadus E-KTP telah menjadi komoditas politik seperti BLBI yang tak kunjung rampung.

Akibatnya, warga masyarakat yang mengalami langsung derita dan kerugian dari terhambatnya proses dari pengadaan E-KTP itu, jadi semakin muak, ungkap seorang aktivis dari Komunitas Buruh Indonesia, Syamsudin di Tangerang Banten. “Karena masyarakat luas. atau bahkan rakyat Indonesia secara keseluruhan jadi merasa ikut dipermainkan dan harus menanggung susah berganda”, tandas Syamsudin.

[Oleh: Jacob Ereste. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]