Negara dalam Kondisi Gawat, Din Syamsuddin Pimpin Koalisi Kebajikan

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 9 Mei 2020 - 15:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Muhammadiyah., Din Syamsuddin. (Foto: Instagram @m_dinsyamsuddin)

Tokoh Muhammadiyah., Din Syamsuddin. (Foto: Instagram @m_dinsyamsuddin)

Opiniindonesia.com – Tidak pernah ada orang yang melihat Din Syamsuddin “marah”. Kesabarannya menghadapi segala musibah bangsa sangat tinggi. Ia sopan, halus, dan bijak. Dalam menyampaikan keluh-kesah menghadapi keruwetan negeri ini pada saat ini pun diiringi senyum. Sampai-sampai terkesan pada kita ia tidak serius.

Saya hadir ketika, selesai suatu seminar tentang inkompetesi rezim mengelola negara pada Maret lalu. Untuk pertama kalinya, Din mengatakan akan menghubungi tokoh-tokoh bangsa untuk menyikapi kondisi bangsa yang kian amburadul. Dan menyerukan bangsa ini segera membentuk koalisi besar orang-orang bijak. Koalisi kebajikan (coalition of virtues) yang tidak hanya melakukan gerakan moral tapi juga tekanan politik terhadap tembok-tembok kekuasaan. Din berubah? Tidak juga.
Dalam menyerukan itu ia tetap sopan, tanpa emosi, dan lagi-lagi penuh senyum. Tapi bagi orang yang mendengar langsung kata-katanya, akan terasa seperti ledakan bom dalam benak dan jiwa: narasinya sistematis, terstruktur logis, bertenaga, dan mencerahkan. Din, intelektual Muslim tamatan AS dan kini duduk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, memang komit dan cerdas dalam mengemban nilai-nilai Islam yang universal. Kendati sebagai intelektual yang mumpuni, Din tidak duduk di menara gading. Ia turun ke lapangan untuk membimbing dan mencerahkan masyarakat menghadapi kondisi sosial, negara, dan bangsa, yang karut-marut yang tidak mereka fahami.
Maka kita melihat Din bersama puluhan tokoh bangsa lainnya “mendatangi” Mahkamah Konstitisi untuk menggugat Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu ini memang hanya melayani kepentingan oligark, menimbun utang luar negeri, melanggar Konstitusi, dan membuka jalan bagi terjadinya perampokan uang negara secara besar-besaran tanpa sanksi hukum.
Kontras dengan sikap Din selama ini yang terkesan kalem dan sangat berhat-hati, kali ini Din terlihat “galak”. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa negara dalam keadaan gawat. Tujuan Din dalam seruan itu adalah untuk memutus lingkaran setan korupsi di negeri ini. Korupsi yang sistematik, dikendalikan negara, dan bersifat konspiratif. Din juga kecewa tidak ada penyelesaian terkait skandal megakorupsi Jiwasraya, yang sangat mungkin melibatkan istana.
Koalisi yang ingin dibentuk Din bersifat lintas agama, golongan, dan profesi. Pemimpin dan penguasa diserukan bertobat nasuha demi menyelamatkan bangsa keluar dari musibah yang berisikan kerusakan akumulatif, epidemis, dan sistemik, karena bertumpu pada sistem. Kerusakan yang, menurut Din, semakin menjadi-jadi karena ulah pemangku amanah yang tidak jujur pada rakyat dan pada dirinya sendiri.
Jika pemangku amanah berdiri di atas keculasan, apalagi berisi penipuan dan kebohongan, maka negeri ini akan terpapar bencana demi bencana berkepanjangan. Dalam keadaan seperti ini, ketika kita ogah melakukan amar ma’ruf nahi munkar, maka alam akan bertindak. “Saya sendiri tidak bisa hanya berkata-kata tanpa berbuat nyata karena di dalam Al-Qur’an dinyatakan demikian,” katanya.
Tulisan ini berniat menggemakan seruan Prof Din Syamsuddin agar masyarakat, apapun agama, ras, etnis, ideologi, dan golongan,  membentuk koalisi besar untuk menghadapi rezim yang arogan, khianat, dan kepala batu ini. Ya, membangunkannya dari kebodohan. Karena kalau keadaan memburuk — nampaknya sedang menuju ke sana — maka kita juga yang akan memikul akibatnya yang lebih besar.
Hari ini, 5 Mei, kembali rezim melakukan beleid salah dengan merelaksasi PSBB yang akan membunuh rakyat lebih banyak, memperpanjang krisis corona, dan tidak akan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. Dengan kata lain, negara sedang mempercepat proses pembusukan dirinya sendiri. Dalam situasi ini, kita akan menjadi warga yang tidak bertanggung jawab kalau tidak mengantisipasi turbulensi sosial, ekonomi, dan politik, yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat mendatang.
Tanggung jawab kita adalah mengatur barisan, mengikuti dengan saksama perkembangan situasi nasional, dengan tetap istiqamah mengkritik kebijakan rezim yang membahayakan rakyat, bangsa, dan negara. Saya tidak percaya situasi nasional akan kondusif pasca corona yang kita belum tahu kapan persis akan berakhir. Karena kerusakan negara yang sudah terjadi jauh sebelum corona berada di luar kemampuan rezim untuk mengatasinya.
Ayo, mari kita ikuti seruan Din Syamsuddin. Di bulan suci ini mungkin puasa kita akan semakin berkualitas sejauh kita berperan untuk menghentikan segala sengkarut yang melilit leher kita, bangsa dan negara.
Oleh : Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education.

Berita Terkait

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi
Mengapa Peran Masyarakat Sipil Penting dalam Membentuk Kebijakan Publik di Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Selasa, 11 April 2023 - 22:00 WIB

Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga

Berita Terbaru

Foto : PROPAMI Care salurkan bantuan untuk panti asuhan di Bekasi. Komitmen wujudkan masyarakat sehat, peduli, dan tangguh. (18/5/25) (Doc.Ist)

Megapolitan

Dukungan Emosional dan Logistik PROPAMI Care Ringankan Beban Panti

Senin, 19 Mei 2025 - 16:15 WIB