Nyaris Pasti Resesi, Musti Siapkan Mitigasi

Opiniindonesia.com – Apakah Indonesia akan mengalami resesi ekonomi merupakan pertanyaan banyak pihak pada satu dua bulan lalu. Perkembangan kondisi terkini mengindikasikan resesi hampir pasti dialami dalam waktu setahun ke depan. Seharusnya, wacana kebijakan ekonomi sudah mulai fokus pada mitigasi risiko akibat resesi.

Penyebab utama ancaman resesi adalah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia, yang dipicu oleh perang dagang Amerika dan China. Perang itu belum tampak akan berakhir, hanya sesekali mereda. Selain itu, siklus perekonomian memang sedang berada dalam tahap pelemahan. Beberapa negara telah mulai mengalami resesi. Banyak negara lain diprakirakan menyusulnya.

Peringatan agar Indonesia mewaspadainya, telah disampaikan oleh berbagai pihak. Otoritas ekonomi Indonesia yang sebelumnya terkesan terlalu percaya diri, memang tampak mulai mengakui adanya ancaman resesi. Presiden Jokowi pada akhir periode pemerintahan pertamanya, merasa perlu rapat khusus bagaimana mengantisipasi perkembangan kondisi tersebut.

Akan tetapi, sejauh ini belum ada kebijakan antisipasi, apalagi mitigasi atas resesi. Bahkan, tidak ada pengakuan dan penjelasan dari otoritas bahwa Indonesia kemungkinan akan mengalami resesi pada tahun 2020.

APBN 2020 disusun tidak berdasar asumsi akan ada resesi. Tentu saja, tidak ada rencana mitigasi. Asumsi makro APBN
2020 menetapkan pertumbuhan ekonomi akan sebesar 5,3%. Lebih tinggi dibanding outlook 2019. Asumsi lainnya pun searah, yang menjadi landasan begitu tingginya target pendapatan.

APBN 2020 bahkan menetapkan target penerimaan perpajakan yang tinggi. Targetnya sebesar Rp1.865,7 triliun atau naik 13,55% dibanding outlook 2019. Outlook itu sendiri dibuat Pemerintah berdasar realisasi hingga akhir Juli lalu. Perkembangan terkini, ternyata shortfall atau melesetnya target penerimaan perpajakan APBN 2019 mungkin lebih besar dari itu.

Dengan demikian, pencapaian target APBN 2020 membutuhkan kenaikan hingga sekitar 15%. Target kenaikan yang tidak realistis dalam kondisi normal, dan amat hampir mustahil jika terjadi resesi. Perlu diketahui bahwa kenaikan rata-rata tahun 2015 – 2019 hanya 7,51% per tahun.

Penerimaan perpajakan yang merupakan hasil kerja fiskus dan cerminan kondisi riil perekonomian, dapat dipastikan tidak pernah memberi kejutan. Kejutan dalam artian positif, atau jauh melampaui target. Kenaikan yang tinggi di era Jokowi hanya terjadi pada tahun 2018, sebagai dampak kebijakan tax amnesty.

Target Pendapatan yang tinggi, sebagaimana biasanya, diikuti oleh kenaikan alokasi Belanja. Kenaikan belanja secara teoritis memang bagus dalam kondisi pelemahan ekonomi, sebagai tambahan dorongan. Jika dikaitkan dengan defisit, karena lebih besar dibanding pendapatan, biasa disebut sebagai kebijakan fiskal yang ekspansif.

Akan tetapi jika dicermati, maka tidak ada hal baru dalam belanja dalam artian untuk mencegah resesi. Ataupun untuk mitigasi risiko jika terjadi resesi. Belanja masih lebih terbebani oleh pembayaran cicilan utang, belanja pegawai, dan belanja rutin lainnya. Kelanjutan pembangunan infrastruktur dari sisi APBN pun masih coba dipertahankan, meski sedikit dkurangi lajunya.

Alokasi berdasar fungsi dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) makin menegaskan tidak adanya “sense of crisis”. BPP APBN 2020 sebesar Rp1683,5 triliun dikelompokkan dalam 11 fungsi. Fungsi yang memperoleh kenaikan alokasi tertinggi dibanding tahun sebelumnya adalah fungsi Pertahanan serta fungsi Ketertiban dan Keamanan. Melampaui kenaikan fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan sosial. Terkonfirmasi pula dari alokasi berdasar organisasi yang menunjukkan kenaikan yang signifikan adalah pada Kementerian Pertahanan, POLRI, dan Badan Intelijen Negara.

Singkatnya, APBN 2020 secara jelas disusun “sebagaimana biasanya”, bukan dalam kerangka pencegahan ataupun mitigasi resesi. Ditegaskan lagi oleh target turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Dari pengalaman masa lalu, resesi akan membuat keduanya stagnan, dan krisis justru akan memperburuknya.

Belakangan, pidato pelantikan Presiden Jokowi justru dimulai dengan mimpi tentang tingginya pendapatan per kapita pada tahun 2045. Juga keluarnya Indonesia dari jebakan negara berpendapatan rendah, middle income trap. Keyakinan akan menjadi negara berpendapatan tinggi, serta memiliki PDB nomer lima terbesar di dunia.

Ketika mengenalkan para Menterinya, Presiden tidak menyinggung soal ancaman resesi. Baru pada rapat kabinet terbatas beberapa hari setelahnya, Presiden mengingatkan soal ancaman resesi, Namun masih dalam konteks terjadinya resesi ekonomi dunia, dan bersikap waspada atas dampaknya bagi Indonesia. Yang dikedepankan masih soal defisit transaksi berjalan, terutama soal ekspor dan impor. Bukan perintah mitigasi risiko atas resesi.

Perekonomian Indonesia telah memasuki tahap kebutuhan mitigasi risiko resesi ekonomi. Agar tak meningkat menjadi krisis ekonomi. Bukan sekadar waspada akan terjadi resesi. Jangan terlambat, lagi.

Oleh: Awalil Rizky. Penulis adalah Chief Economist Institut Harkat Negeri.