Pendapatan Cekak tapi Utang Pemerintah Segunung, Bagaimana Nih?

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 20 Oktober 2020 - 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indonesia menempati posisi 10 besar negara berpendapatan rendah-menengah dengan hutang terbesar. (Foto : Idx.co.id)

Indonesia menempati posisi 10 besar negara berpendapatan rendah-menengah dengan hutang terbesar. (Foto : Idx.co.id)

Akibatnya swata bersandar penuh pada utang pemerintah dan BUMN. Proyek proyek pemerintah dan BUMN yang dibiayai dengan utang menjadi andalan swasta untuk dapat survive.

Tanpa proyek proyek pemerintah, maka mustahil swasta Indoneaia masih bisa bertahan sampai hari ini. Akibatnya utang pemerintah meningkat dengan sangat cepat karena harus membiayai dan mempertahankan bisnis swasta yang terancam gulung tikar.

Utang LN Meningkat Pesat

Sangat luar biasa peningkatan utang luar negeri Indonesia. Sepanjang pemerintahan Jokowi utang luar negeri Indoneaia nambah 115 miliar USD alias Rp1665, 5 triliun.

Utang luar negeri pemerintah saja bertambah Rp 1020 triliun rupiah. Jadi total utang pemerintah saja dari luar dan dalam negeri bertambah Rp 2780 Triliun. Karena Surat utang negara (SUN) bertambah sangat cepat yakni senilai Rp. 1759 triliun selama Jokowi berkuasa.

Sungguh luar biasa kemampuan pemerintah berhutang. Kemana saja uang hasil utang pemerintah ini mengalir ya?

Sekarang, nilai utang luar negeri Indonesia sekarang 408,593 miliar US dolar atau pas Rp. 6000 triliu. Dengan kewajiban bunga sekitar 450-500 T setahun atau 2/3 pendapatan negara dari pajak hanya buat bayar bunga.

Jumlah ini setara dengan jumlah pendapatan bersih semua perusahaan di dalam negeri baik BUMN maupun swasta. Ini namanya ekonomi dihisap sampai sum sum oleh utang.

Bola Salju Utang Pemerintah

Untuk memompa ekonomi yang tengah lesu dalam lima tahun terakhir terhitung sejak penurunan harga komoditas, pemerintah berusaha memompa dengan merancang berbagai mega proyek yang semuanya dibiayai dengan utang.

Maka dirancanglah melalui 14 paket kebijakan ekonomi, untuk mendukung mega proyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt, mega proyek tol, jalan, jembatan, bendungan dan lain sebagainya.

Mega proyek kilang minyak, smelterisasi, hingga peoperti melalui reklamasi dan ibukota baru. Memang semua proyek proyek itu relatif tidak rampung, atau boleh dikatakan gagal.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru