Opinindonesia.com – Seminggu lagi kita akan memperingati Peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika itu Tank dan Meriam dihadapkan ke Istana yang diiringi 30.000 massa yang dimobilisasi. Ketika itu banyak anggota militer yang menjadi pimpinan politik.
USULAN RASIONALISASI DAN DWIFUNGSI
Mereka juga memainkan peran dalam perpolitikan daerah, sehingga memunculkan istilah warlord dan provinsialisme yang dikendalikan militer.
Hal inilah yang mendorong petinggi TNI saat itu, Abdul Haris Nasution untuk melakukan rasionalisasi tentara atau mengurangi jumlah personil tentara.
Ketika masalah itu, muncul keinginan dari Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel AH Nasution untuk mengembalikan tentara sesuai fungsinya.
Celakanya rasionalisasi itu justru ditunggangi usulan agar diberlakukan Dwi Fungsi tentara di bidang militer dan politik secara resmi. Kondisi itu mendapat reaksi keras dari Kolonel Bambang Supeno. Dia tak sependapat dengan AH Nasution.
Bambang Supeno bahkan menganggap kinerja AH Nasution buruk. Akhirnya, Supeno mengirimkan surat ke parlemen karena merasa tak puas dengan kepemimpinan AH Nasution. Internal militer pun terpecah dan membawa masalah ini ke parlemen.
INTERVENSI
DPRS ikut andil dalam masalah itu. DPRS membuat beberapa mosi menyikapi masalah yang terjadi di internal TNI. Kemunculan mosi ini yang menjadi sebuah persoalan karena dinilai terlalu intervensi terhadap masalah TNI.
Baca Juga:
AH Nasution meluapkan ketidakpuasannya terhadap apa yang dilakukan parlemen.
Pada 17 Oktober 1952, para perwira militer bersama 30.000 demonstran melakukan unjuk rasa menuju Istana Merdeka. Tank, meriam, dan persenjataan artileri bahkan dihadapkan menuju ke Istana Merdeka.
Namun, katanya ini bukan untuk melakukan perlawanan, tetapi mereka hanya meminta parlemen dibubarkan dan konflik dalam tubuh militer segera diakhiri.
Meski begitu, Soekarno menilai tindakan ini merupakan makar ,karena menggunakan peralatan militer. Akhirnya, Presiden menemui demonstran.
Menurut Soekarno, parlemen tak begitu saja bisa dibubarkan karena dirinya bukanlah diktator yang bebas melakukan apa saja.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
