Politikus Sontoloyo VS Demokrasi Idiot

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 26 Oktober 2018 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mari kita bandingkan kasus ini dengan yang terjadi di Amerika. Penggunaan kata ‘idiot’, ‘dope’, ‘moron’ sempat menghebohkan Gedung Putih, bagaimana para pembantu Trump memakai kata-kata itu untuk menghina bosnya. John Kelly Kepala Staff Gedung Putih menyebut Donald Trumph “idiot”, beberapa kali Kelly membuat pernyataan presiden sebagai orang bodoh.

Mantan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Juli 2017 menyebut Trump sebagai “orang tolol”. Komentar itu muncul setelah Tillerson mengadakan pertemuan dengan anggota tim keamanan nasional di Gedung Putih. Bahkan Menteri Pertahanan Jimm Mattis mengatakan Trump hanya memiliki pemahaman anak kelas lima atau enam di sekolah dasar.

Di Amerika kebebasan berpendapat masih dijunjung tinggi, kata idiot tidak dikategorikan sebagai ujaran kebencian meski sangat jelas kata-kata tersebut ditujukan kepada pemimpin negara. Di Indonesia kata “idiot’ dipolitisasi untuk menekan lawan politik oleh penguasa.

Ahmad Dhani adalah korban kriminalisasi. Kalau kata idiot dianggap sebagai ujaran kebencian, lantas bagaimana dengan kata sontoloyo yang diucapkan Presiden? Kata tersebut tidak sepantasnya keluar dari bibir seorang pemimpin negara apalagi diucapkan dalam sambutan di forum resmi di hadapan warga dan pejabat publik.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru