Kedua, karena faktor jarak Pilpres 2024 yang masih jauh, survei politik di tengah pandemi Covid-19 sebenarnya kurang bisa dijadikan pegangan untuk meneropong pemilihan presiden yang akan datang. Benar bahwa tehnik survei mewancarai responden di masa pandemi Covid-19 “by phone” diakui lebih aman dan sesuai asas protokol kesehatan.
Tetapi mengandalkan jawaban responden via telepon bisa sangat bias, karena target populasi survei adalah mereka yang punya telpon.
Disamping itu, ketika seseorang ditanya pendapat soal kepala daerah oleh orang yang tidak dikenal, maka orang tersebut cenderung akan memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan surveyor, dengan harapan bahwa itu akan memberikan kesan yang baik.
Dalam kondisi pandemi, orang cenderung berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatnya atau preferensi politiknya. Bisa saja kuatir nggak dapat Bantuan Tunai Langsung, misalnya.
Sekalipun orang yang ditanya itu tahu bahwa tokoh daerah tersebut mengaku suka menonton video porno atau pernah dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP.
Ketiga, banyak faktor X yang nanti bisa mempengaruhi seseorang bisa maju atau tidak. Kendaraan politik, perubahan isu dan momentum, dan manuver elit di injury time bisa membuat ambyar segala prediksi politik saat ini.
Seperti munculnya kemungkinan skenario duet Prabowo-Ganjar atau Prabowo Puan. Skenario ini bisa saja terjadi tergantung restu dari Megawati, disetujui Prabowo dan diendorse oleh Presiden Jokowi.
