Kontroversi Sejak Awal, Siapa yang Menunggangi Omnibus?

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 15 Oktober 2020 - 14:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Syahganda Nainggolan. (Foto : edunews.id)

Syahganda Nainggolan. (Foto : edunews.id)

Ini salah satu langkah culas pemerintah untuk meredam protes.

Demonstrasi anti-Omnibus sudah berlangsung sejak awal tahun ini di berbagai daerah. Demo-demo tadi cenderung meluas jika saja wabah Covid tidak mengganas. Demo surut akibat wabah.

Sementara itu, KAMI baru dideklarasikan pada Agustus 2020, dan jarang sekali saya mendengar para tokohnya membicarakan Omnibus.

Saya sendiri sudah menulis kritik soal Omnibus beberapa bulan lalu. Dan bahkan ikut turun ke jalan bersama mahasiswa di Gejayan, Yogyakarta, Maret lalu. (Pada waktu itu sudah ada beberapa kajian yang menjadi dasar untuk menolak UU kontroversial ini).

Omnibus sudah kontroversial sejak awal. Sangat mudah memperkirakan mengapa muncul demo yang begitu besar dan begitu luas ketika UU Omnibus disahkan.

Yang lebih gila: UU kontroversial ini disahkan di kala pandemi, seperti sengaja memanfaatkan kesempitan orang untuk protes akibat ancaman pandemi dan kesulitan ekonomi.

Tak ada satupun pihak bisa menunggangi demonstrasi yang demikian luas hingga ke kota-kota kecil.

Kini menjadi jelas, pemerintah dan DPR kewalahan menjelaskan berbagai kejanggalan dalam penyusunan dan pengesahannya.

Sudah jelas pula, UU ini disahkan tanpa anggota DPR tahu isinya. Salah satu skandal legislasi terbesar.

Keteteran dan belangnya ketahuan, pemerintah memerlukan kambing hitam untuk mendiskreditkan protes buruh serta mahasiswa.

Tapi, itu justru makin menunjukkan betapa dekaden pemerintahan ini.

Oleh : Farid Gaban, Wartawan senior.

Berita Terkait

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan
Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP
Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK
Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara
Solusi agar Independensi KPK Bisa Diimplementasikan dengan Baik Tanpa Bubarkan Lembaga
Idulfitri: Mengapa Penting untuk Kembali ke Fitrah yang Sejati
Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Masalah yang Terus Membayangi Perkembangan Demokrasi

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:11 WIB

Galeri Foto Pers Jadi Bukti Transparansi Dan Narasi Keberlanjutan

Selasa, 16 April 2024 - 11:04 WIB

Hangatnya Pertemuan Idul Fitri: Diskusi Perkembangan Pasar Modal di BNSP

Minggu, 15 Oktober 2023 - 10:43 WIB

Pemutusan Batas Usia Calon Presiden: Analisis Dr. Fahri Bachmid Menjelang Putusan MK

Rabu, 24 Mei 2023 - 09:10 WIB

Dewan Sengketa Konstruksi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Rabu, 12 April 2023 - 20:52 WIB

Martabat MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara

Berita Terbaru

Pers Rilis

High Tea bertema Winnie the Pooh Disney di SKAI

Jumat, 24 Jul 2026 - 03:47 WIB