Suntikan virus “keberanian” kepada para Kapolda dan Kepala Daerah untuk menghentikan “kerumunan rakyat” dengan kehadiran HRS di manapun. Ini pasti.
Karena kerumunan pilkada serentak yang telah berlangsung beberapa bulan yang lalu sepi dari larangan dan ancaman, tidak ada jumpa pers Barisan Menkopolhukan.
Tidak ada juga jumpa pers Panglima TNI dan jajarannya. Bahkan Pangdam TNI di Jakarta tidak menurunkan “pasukan khusus” mencopot baliho pada Pilkada.
Tidak juga mengancam pembubaran partai yang sudah semena-mena melanggar Covid dengan berbagai kerumunan.
Jadi ingat diskusi kecil dengan nyonya rumah, apa betul HRS punya keberanian. Terutama keliling berdakwah Revolusi Akhlak.
Rakyat pasti menunggu Polisi karena tugasnya menjaga rakyat, akan mengawal sehingga dakwah berjalan lancar.
TNI karena tugasnya untuk mempertahankan bangsa dan negara, sepertinya tidak akan lagi mencopot Baliho. Malu. Diketawain oleh pemberontak bersenjata di Papua.
Oleh : Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pegerakan 77-78.
