Opiniindonesia.com – Saat kita mengingat tragedi berdarah September 1965 akibat aksi percobaan kudeta PKI yang menjadi “habitat” penumpahan darahnya, maka dalam masa Pemerintahan Jokowi kita ingat juga akan penumpahan darah dari sebuah peristiwa unjuk rasa. Melengkapi fenomena kematian 700 petugas Pemilu 2019. Jumlah spektakuler yang tak terungkap penyebabnya. X Files.
Peristiwa itu adalah demonstrasi penolakan hasil Pilpres di depan Gedung Bawaslu pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Sekurangnya 8 orang tewas dengan sebagian diterjang peluru “penembak misterius”.
Diantaranya anak-anak remaja. Penyiksaan dan pengeroyokan sadis oleh aparat terjadi. 10 Polisi diperiksa akibat kerusuhan dan hanya dikenai sanksi hukum disiplin. Para pegiat kemanusiaan mengindikasi terjadinya pelanggaran HAM berat pada peristiwa tragis ini.
Pengunjuk rasa kecewa atas kecurangan Pilpres yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Oleh karenanya aksi dilakukan di depan Bawaslu. Tuntutan pembentukan tim independen “fact finding” tidak dipenuhi.
Kapolri Tito Karniawan hanya membentuk tim internal Polri. Tindakan brutal Brimob Polri dipicu adanya “kelompok preman” yang hingga kini tidak jelas buatan siapa. Tuduhan terarah pada pihak ketiga atau Polisi sendiri.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
