Downgrade BNPB

TERBITNYA ARTIKEL saya berjudul “KEPALA BNPB, PERLUKAH SEORANG JENDERAL?”, mendapatkan banyak respons di media sosial. Bahkan ada pula yang mengkaitkan penundaan pelantikan Letjen TNI Doni Monardo dengan dinamika politik pemerintahan, dan proses pergeseran gerbong di lembaga TNI.

Untuk menjelaskan kenapa terjadinya penundaan pelantikan Kepala BNPB, Pak Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, menyampaikan kepada awak media, supaya Kepala BNPB dapat diisi oleh Pewira Tinggi TNI aktif, maka posisi BNPB akan direvisi menjadi dibawah langsung Menko Polhukam, sebagaimana SAR/Basarnas.

Untuk itu Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB akan direvisi dalam waktu dekat ini. Penjelasan Pak Moeldoko tersebut memberikan makna bahwa BNPB akan di downgrade (turun kelas), dari dibawah langsung Presiden menjadi dibawah Menko Polhukam.

https://opiniindonesia.com/2019/01/04/perlukah-seorang-kepala-bnpb-seorang-jenderal/

Kelembagaan BNPB menurut peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, intinya adalah memerintahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana (pasal 5). Pada pasal berikutnya ( 6, dan 7), dijelaskan apa saja tsanggung jawab dimaksud, beserta wewenangnya, serta untuk menetapkan status bencana.

Kita semua paham yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia. Untuk melaksanakan amanat UU Tentang Penanggulangan Bencana, maka dibentuk BNPB (pasal 10).

Presiden kemudian mendeliver sebagian tanggungjawab dan wewenang kepada Kepala BNPB . Rincian tanggungjawab dan wewenang dimaksud diuraikan dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB.

Mengingat Kepala BNPB melaksanakan tugas yang dideliver langsung oleh Presiden, maka Kepala BNPB langsung di bawah Presiden dan diberikan jabatan setingkat Menteri (pasal 10 ayat (2).

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya